REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat pernyataan resmi dari DPD I (tingkat provinsi) Partai Golkar terkait penyelenggaran Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). "Belum ada surat (dari DPD I Golkar) secara resmi, tapi mungkin dalam waktu dekat akan dikirimkan, tapi sampai sekarang belum ada," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (5/12).

Surat ini, lanjutnya, harus dikirim dari masing-masing DPD I Golkar yang menginginkan adanya Munaslub. Meski begitu, Sarmuji mengakui, sebagian besar DPD I telah memiliki kesepahaman yang sama untuk menggelar Munaslub demi membenahi kepemimpinan partai berlambang pohon beringin itu. "Di antara ketua DPD I ini memang sudah ada kesepahaman," katanya.

Saat ini, Sarmuji mengatakan, posisi DPP Golkar tinggal menunggu datangnya bola dari DPD I Golkar. Jika sudah ada minimal 2/3 dari seluruh DPD I Golkar, maka DPP menindaklanjutinya dengan menggelar rapat pleno. Di rapat ini, akan diputuskan tepat-tidaknya penyelenggaran Munaslub.

Munaslub, terang Sarmuji, digelar jika partai dalam kondisi genting yang memaksa pergantian kepemimpinan. Karena itu, menurutnya, DPD I harus memasukkan alasan yang kuat kenapa Munaslub itu harus digelar, ke dalam surat resmi yang disampaikan kepada DPP.

Bila alasan tersebut memenuhi syarat, tutur Sarmuji, maka DPP pun tidak punya ruang lagi untuk menolak permintaan Munaslub. "DPD I itu sudah memandang ini genting. Ketua umum ditahan, sedangkan roda organisasi harus tetap berjalan. Pilkada dan Pileg butuh tanda tangan dari ketum definitif. Sangat kuat alasannya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika