REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno enggan berspekulasi mengenai pemangkasan alokasi dana untuk tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018. Ia ingin fokus untuk melakukan pencegahan korupsi melalui tim tersebut.
"Kita enggak mau berspekulasi. Kewenangannya ada di Kemendagri. Kita tunggu saja, kita enggak mau suudzon. Kita ingin pencegahan korupsi," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/12).
Sandiaga mengatakan permasalahan korupsi terus terjadi di berbagai pemerintah daerah (pemda). Ia ingin Jakarta tampil berbeda dengan adanya tim khusus yang membantu gubernur dalam melakukan pencegahan korupsi.
"Tim gubernur ini punya sebuah fokus pencegahan korupsi dari akarnya. Bukan hanya penindakannya tapi juga pencegahannya," kata Sandiaga.
Sandiaga belum dapat menyebutkan siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam tim tersebut. Namun, anggota tim pencegahan korupsi harus mempunyai minimum dua kriteria. Kriteria pertama yaitu memiliki integritas. Selain itu, mereka harus mampu bekerja sama.
Ia mengaku telah memeriksa laporan keuangan pemerintah provinsi (pemprov) DKI dalam pertemuan rutin Road to WTP. Ia menemukan beberapa kasus yang terindikasi sebagai korupsi. Kasus pertama yang dimaksud ialah pengadaan lahan untuk rumah sakit (RS) Sumber Waras. Selain itu, ada juga kasus pembelian tanah milik pemprov DKI oleh pemprov DKI.
"Itu terenyuh saya. Ini menunjukkan sistemnya tidak jalan. Perlu adanya penanganan korupsi di DKI," kata Sandiaga.
Sandiaga yakin kedua temuan itu hanya ujung dari masalah yang lebih mendasar. Perubahan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pegawai harus diikuti dengan langkah-langkah baru dalam mencegah korupsi.
Kembali menegaskan pernyataannya, Sandiaga mendukung Kemendagri untuk memeriksa APBD 2018 yang telah disahkan oleh DPRD DKI secara mendetail. Ia berharap visi DKI untuk menciptakan lapangan kerja dan melayani kaum termarjinalkan akan dapat diakomodasi.
"Kita harapkan nanti review dari Kemendagri itu bisa selaras sama program dari pemerintah pusat," kata Sandiaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika