REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Akbar Tandjung menegaskan, partai politik (Parpol) mempunyai tanggung jawab melahirkan pemimpin terbaik dan jujur yang mampu membawa kebaikan bagi rakyat. Akbar mengatakan, Parpol dan politikus jangan hanya berpikir kepentingan jangka pendek dan sesaat saja.
"Politik tidak lepas dari kekuasaan. Makanya Parpol harus melakukan rekrutmen secara terbuka, demokratis dan akuntabel untuk menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan berintegritas sehingga mampu berkontribusi besar dalam setiap jabatan yang diemban," katanya di Sampit, Kalimantan Tengah, Selasa (5/12).
Akbar hadir menjadi narasumber seminar kebangsaan yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sampit dengan tema "Islam dan Politik sebagai Ruh Pembangunan Bangsa". Kehadiran Akbar dalam acara ini dengan kapasitas sebagai Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI dengan moderator Ketua Majelis Daerah KAHMI Kotawaringin Timur, Zam'an.
Menjawab pertanyaan salah satu peserta seminar, Akbar tidak menampik pendapat bahwa praktik uang masih dominan dalam politik dan pemerintahan. "Ini tidak terlepas dari pribadi-pribadi yang didaulat sebagai pemimpin, tidak terkecuali pejabat yang berasal dari partai politik," ujarnya.
Parpol harus menjalankan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kaderisasi pemimpin, serta rekrutmen atau seleksi kader yang dianggap mumpuni menempati jabatan-jabatan penting.
Proses penempaan di internal partai politik ikut andil dalam membentuk karakter calon pemimpin. Partai politik juga tetap bertanggung jawab mengawal kader mereka yang menduduki jabatan agar tetap menjalankan amanah dengan baik.
"Dari sisi penegakan hukum, kita harus terus mendukung penegak hukum. Harus kita dukung terus KPK dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.
Menurut Akbar, partai politik dan politikus jangan hanya berpikir kepentingan jangka pendek dan sesaat. Politik harus mengakomodasi kepentingan jauh ke depan demi masyarakat luas.
Untuk menghasilkan kader terbaik, sistem pengkaderan di partai politik harus mematuhi aturan yaitu undang-undang, termasuk undang-undang partai politik. Aturan yang ada pun harus dikaji secara mendalam. Jika ada kekurangan, harus segera diperbaiki.
"Undang-undang partai politik saat ini memberi peluang mendirikan partai politik. Tapi aturan dalam undang-undang partai politik juga "mengharuskan" partai politik memiliki banyak uang, makanya politik juga identik dengan uang," jelasnya.
Sementara itu terkait Islam dan kebangsaan, menurutnya tidak ada yang salah dan dipermasalahkan. Nilai-nilai Islam sangat penting diterapkan dalam membangun Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur.
Sejarah sudah membuktikan bahwa Islam di masa lalu mengakomodir semua masyarakat secara adil, termasuk nonmuslim. Hal ini penting untuk dipahami semua pihak bahwa Islam tidak harus dipertentangkan dengan kebangsaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika