REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka indeks demokrasi Indonesia (IDI) tingkat nasional tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penurunan angka tertinggi. Data keluaran terbaru menunjukkan angka IDI 2016 berada di angka 70,09 poin dari skala nol hingga 100.
Jika dibandingkan dengan skor IDI 2015, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,73 poin dari 72,82 poin. Perubahan angka IDI tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor demokrasi.
Faktor-faktor tersebut berupa kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45, hak-hak politik yang turun 0,52 poin dari 70,63 menjadi 70,11, dan lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin dari 66,87 menjadi 62,05.
Pada hasil IDI 2016, hanya ada empat provinsi di Indonesia ini yang berkategori baik. Peringkat pertama ditempati oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang naik dari 83,19 poin pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016.
Tiga provinsi berkategori baik lainnya adalah kepulauan Bangka Belitung yang naik menjadi 83,00 dari yang sebelumnya 72,31 poin, Nusa Tenggara Timur yang juga naik menjadi 82,49 dari 78,47 poin, dan Sumatera Selatan yang naik menjadi 80,95 dari 79,81 poin. Sementara itu, 29 provinsi lainnya berada dalam kategori sedang.
Meski begitu, di antara semuanya, ada 15 provinsi yang mengalami penurunan poin jika dibanding tahun 2015. Penurunan angka IDI terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun 14,47 poin dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016.
Provinsi lain yang juga mengalami penurunan cukup tinggi adalah Provinsi Sumatera Barat yang turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 menjadi 54,41 pada 2016. Penurunan tersebut menyebabkan Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi pada tahun 2016 yang dalam kategori buruk.
Dalam peluncuran dan sosialisasi hasil IDI 2016 itu turut hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pada kesempatan itu ia mengatakan, tujuan utama IDI adalah agar pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi.
"Potret pertumbuhan demokrasi yang terlihat pada skor IDI tahun 2016, terlihat begitu fluktuatif. Tidak satu pun provinsi mengalami pertumbuhan yang stabil secara linear. Sehingga fluktuasi angka IDI merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia," tutur Tjahjo di Hotel Kartika Chandra, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika