REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menilai ada lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional sehingga bangsa Indonesia harus mewaspadainya. Hal itu diungkapkan Hadi saat proses uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi I DPR, Rabu (6/12).
"Pertama, tatanan dunia baru, seiring melemahnya hegemoni kekuatan super sebagai akibat pengaruh kekuatan-kekuatan ekonimi baru seperti China, Rusia, India, dan Brazil," kata Marsekal Hadi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, tatanan dunia saat ini telah menjadi baru yaiti unimultipolar yang implikasinya adalah pergeseran kekuasaan yang berada pada titik nadir. Selain itu, menurut dia, karena kepentingan menjadi keutamaan maka aliansi tersebut dapat dimungkinkan untuk melintas ideologi.
"Sementara itu, kepemimpinan negara baru super power telah mengubah pola intensitas komitmen terhadap keamanan global," ujarnya.
Kondisi ini, menurut Hadi, diperparah dengan adanya aktor-aktor nonnegara yang membawa kepentingan kelompok yang dikemas dalam wujud ideologi, agama, suku hingga ekonomi. Dia mengatakan, wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan yang sedianya berada dalam kendali seperti di Timur tengah Irak dan Suriah, termasuk ISIS di Filipina dan krisis nuklir di Korea Utara.
"Berbagai hal tersebut pada gilirannya telah menjadikan fungsi utama angkatan perang sebagai peran konvensional menjadi obsolete (usang) jika dibandingkan dengan ancaman kontemporer lainnya yang bersifat asimetris, proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber," katanya.
Potensi ancaman kedua adalah terorisme. Semua negara, kata Hadi, rentan terhadap ancaman teroris, bahkan terorisme serig dijadikan alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang melibatkan pihak ketiga, contohnya yang terjadi di Irak dan Suriah.
Dia menilai beberapa kasus di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa terorisme terbukti berujung pada perang proxy atau perang hibrida dengan melibatkan berbagai aktor seperti aktor negara maupun nonnegara.
"Melalui berbagai media sosial dan jaringan media internet lainnya, host dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan mengaktifkan sel tidur ataupun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," ujarnya.
Hadi menjelaskan, ancaman ketiga yaitu perang siber, ancamannya dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik sehingga menganggap perkembangan dunia siber harus dijadikan pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan keamanan nasional.
Dia menilai dimensi siber dihuni hampir 2/3 aspek kehidupan manusia modern. Sehingga tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan di dalamnya misalnya serangan siber pernah dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran.
"Meskipun serangan itu belum mampu menghentikan program nuklir Iran namun konsep itu menunjukkan serangan siber dapat menjadi suatu opsi yang setara dampaknya dengan senjata kinetik," ujarnya.
Ancaman keempat menurut Hadi, kebangkitan Cina yang sangat pesat karena negara tersebut telah mengubah konstalasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer.
Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai, Cina berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai China charm offensive yang membuat negara tersebut bertindak agresif untuk mengekspansi beberapa kawasan seperti ambisinya menguasai Laut Cina Selatan.
"Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Cina diperkirakan akan mampu menyelengarakan perang di seluruh wilayah Laut Cina Selatan," katanya.
Dia mengungkapkan, potensi terakhir adalah kerawanan di laut Indonesia. Dan TNI bertanggung jawab atas kerawanan laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam.
Hadi mengatakan bukti dari ancaman di wilayah laut yaitu perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan yaitu sekitar Laut Sulu oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Kerawanan di laut sebagai negara kepulauan Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika