REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia menolak rencana Pemerintah Amerika Serikat (AS) memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, jika Pemerintah AS tetap bersikukuh mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya maka akan berisiko memperkeruh situasi politik di Timur Tengah.
"Risikonya lebih ruwet politik di Timur Tengah, karena sumber daripada banyak keruwetan itu ya konflik Palestina-Israel," ujar Jusuf Kalla yang ditemui di kantornya, Rabu (6/12).
Menurut Jusuf Kalla, jika AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota maka upaya Negeri Paman Sam menjadi penengah antara Israel dan Palestina akan sulit. Indonesia dalam berbagai kesempatan selalu mendorong terciptanya solusi dua negara, yakni Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya tinggal berdampingan dengan Israel.
"Yerusalem kan awalnya menjadi bagian dari pengawasan internasional, lihat sejarahnya, jadi kita tak ingin AS seperti ini. Indonesia sependapat Amerika tidak memindahkan kedutannya ke Yerusalem," kata Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Jusuf Kalla telah menerima Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan di kantornya. Dalam pertemuan tersebut, Donovan mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai rencana Presiden Donald Trump memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem. Namun, beberapa hari lalu Donovan telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk membicarkan hal tersebut.
"Beberapa hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Menlu Ibu Retno dan beliau menyatakan bagaimana posisi Indonesia terhadap permasalahan ini, dan saya juga sudah menjelaskan pernyatan mengenai hal ini juga akan diumumkan pada hari ini waktu Washington," ujar Donovan.
Menurut Donovan, Pemerintah AS tetap memiliki komitmen kuat terhadap kesepakatan jangka panjang antara Palestina dan Israel. Hal ini juga termasuk kepada kesepakatan solusi dua negara.
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement