REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- DPD Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah (IMM) DIY akan menyelenggarakan pelatihan advokasi  kebijakan publik untuk kader IMM. Setelah pelatihan, mereka diharapkan berperan sebagai komunitas yang terorganisir untuk berbicara tentang ruang publik.

‘’Pelatihan advokasi kebijakan publik yang akan dilaksanakan pada 15 Desember merupakan yang pertama kali. Pelatihan ini diharapkan akan diselenggarakan secara rutin minimal sekali dalam  setiap periode kepengurusan DPD IMM DIY,’’ kata Ketua Umum DPD IMM DIY, Ari Susanto, pada Republika, usai beraudiensi dengan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (6/12).

Menurutnya, IMM sebagai komunitas yang peduli hak-hak kebijakan publik. ‘’Sekiranya ruang publik belum ada akses disabilitas, kami mendorong untuk ada, dan ketika itu tidak berpihak untuk masyarakat umum, maka kita coba untuk me-review yang disampaikan ke DPRD,’’ kata Ari yang menjadi Ketua Umum DPD IMM DIY periode 2017-2019.

Jadi, lanjutnya, peran DPD IMM DIY antara lain melihat kebijakan publik di DIY sudah pas atau belum. Misalnya fasilitas umum apakah sudah ramah difabel, sekolah sudah ramah anak atau belum, kantor-kantor sudah menyediakan ruang untuk menyusui atau belum, di ruang publik yang tidak diperboleh untuk merokok sudah menyediakan fasilitas merokok atau belum, dan sebagainya.