REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk menentukan penyelengaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar dijadwalkan dilakukan pekan depan. Hal ini menyusul sudah ada usulan resmi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia untuk Munas Luar Biasa.
Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan sebelum rapat pleno dilakukan DPP Partai Golkar akan terlebih dahulu menemui Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita akan berusaha ketemu Bung Novanto untuk menjelaskan bagaimana kondisi kekinian Partai Golkar. Setelah itu nanti minggu depan kita akan melakukan rapat pleno yang agendanya menentukan Munas," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Rabu (6/12).
Idrus belum dapat memastikan waktu penyelenggaraan munaslub, sebab penentuan waktu munaslub diputuskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar. Namun ia memproyeksikan munaslub digelar pada Desember 2017 sebagaiamana keinginan DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia.
"Pada bulan Desember, ya tentu tanggalnya kita akan tentukan oleh rapat pleno karena rapat plenolah yang memiliki kewenangan sebagai forum keputusan," ujar Idrus.
Idrus pun enggan berandai-andai saat ditanyai kemungkinan jika Novanto menolak dilaksanakan Munaslub. Ia sendiri juga mengaku baru hendak mengajukan izin menjenguk Novanto di tahanan.
"Jangan bilang nanti, Golkar milik rakyat, milik keluarga besar. Jadi kita akan tentu memperhatikan aspirasi-aspirasi berkembang. Tetapi sekali lagi bicarakan dengan Novanto karena cara yuridis formal Pak Novanto," ujar Idrus.
Hari ini sebanyak 31 DPD Partai Golkar tingkat satu atau provinsi menyerahkan usulan resmi Munaslub kepada DPP Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan seluruh DPD Provinsi se-Indonesia akan terus memantau langkah DPP dalam hal menindaklanjuti usulan tersebut.
"Prosedur administrasi kepartaian kan kita sudah memenuhi, 31 DPD I sudah menyampaikan nah tinggal kita monitor bagaimana para Korbid (koordinator bidang) melakukan rapat pastikan sudah ada informasi," ujar Dedi di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Rabu (6/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika