REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR yang akan berlangsung Kamis (7/12) siang dalam salah satu agendanya membahas mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto oleh Komisi I. Dalam agenda resmi DPR, rapat paripurna yang akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB tersebut, akan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI.

Selain mengagendakan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I, dalam rapat paripurna itu juga akan disampaikan laporan pimpinan Komisi III atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi Arief Hidayat.

Sebelumnya, Komisi I DPR memberikan tiga pesan khusus kepada calon panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memberi persetujuan menjadi panglima usai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan, salah satunya harus menjaga netralitas TNI dalam agenda politik nasional.

Baca, Marsekal Hadi Siap Jaga Netralitas TNI.

"Catatan khusus yang sifatnya negatif tidak ada, hanya catatan umum bahwa diharapkan panglima baru bisa menjamin netralitas TNI," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/12).

Hanafi mengatakan, netralitas TNI itu dibutuhkan terutama kaitannya dengan tahun politik dua tahun kedepan yang harus dilakukan sebagai bentuk menjaga profesionalisme TNI. Hanafi menekankan profesionalitas TNI harus benar-benar dijaga oleh panglima TNI yang baru karena hal itu merupakan hasil dari reformasi yang diperjuangkan.

"Karena nilai profesionalisme TNI yang selama ini kita jaga betul karena merupakan 'buah' dari reformasi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika