REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Sejumlah pelajar SMA di Kabupaten Purwakarta, mengaku kesal dengan kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Pasalnya, dengan adanya kasus tersebut menyusahkan semua pihak. Termasuk, pelajar yang hendak memohonkan e-KTP.
Kondisi itu, diketahui saat para pelajar ini mengikuti lomba pidato dalam rangka peringatan hari anti korupsi internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember. Kekesalan soal kasus e-KTP ini, salah satunya disuarakan oleh Fitriani (17 tahun).
"Usia saya sudah 17 tahun, saat ini, memohonkan e-KTP susah. Sudah tiga bulan tidak jadi-jadi dengan alasan blankonya kosong," ujar Fitriani, di aula Kejari Purwakarta, Kamis (7/12).
Dia pun kemudian menyoroti soal tersangka Setya Novanto. Ketua DPR RI itu, sudah ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi e-KTP, namun dia masih saja mengelaknya. Jika benar bersalah, lanjut Fitriani, Setnov ini menjadi salah satu penyebab sulitnya membuat dokumen kependudukan ini.
Bahkan, sambung Fitriani, Setnov itu seperti kebal hukum. Seharusnya, Ketua DPR RI ini memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Kalaupun dia tidak bersalah, bisa dibuktikan di persidangan. Jangan memberikan tayangan drama bagi masyarakat. "Kesal dan geram, lihat drama yang dipertontonkan Setya Novanto," ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta, Enen Saribanon, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas kesadaran para pelajar ini terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Mereka sangat kritis. Apalagi, para pelajar ini turut mengikuti permasalahan hukum terutama korupsi yang terjadi di Indonesia. "Kasus e-KTP memang paling banyak menyita perhatian publik," ujarnya.
Ada 20 pelajar yang mengikuti lomba pidato memeringati hari anti korupsi ini. Mayoritas, isi pidato mereka menyoroti soal kasus yang membelit Setya Novanto. Sebab, kasus ini berimbas ke mereka juga. Salah satunya, pembuatan e-KTP menjadi lebih sulit.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan turut ke jalan dengan membagikan pin serta selebaran ke masyarakat. Tujuannya, mengajak masyarakat untuk turut memerangi tindak pidana korupsi. Karena, korupsi merupakan bahaya laten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika