REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyoroti masalah penurunan muka air tanah di Jakarta. Jika tak ada tindakan untuk mengurangi, penurunan muka air tanah di Jakarta diprediksi dapat mencapai 7 centimeter per tahun.
"Ternyata penurunan muka tanahnya benar-benar terjadi. Di daerah itu kalau tidak salah 12 centimeter per tahun, sedangkan Jakarta ini kalau tidak melakukan apa-apa kita ada penurunan muka tanah kira-kira 7 centimeter per tahun," kata Bambang di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (8/12).
Menurut Bambang, jika tidak ada tindakan berarti hingga 2030, Jakarta akan dilanda banjir dari dua arah. Air akan masuk dari laut dan hampir seluruh wilayah Jakarta Utara akan terkena banjir laut. Sementara, wilayah Selatan akan dilanda banjir dari arah gunung dan sungai.
Pemprov DKI juga perlu membenahi masalah air bersih dan air limbah di Jakarta. Pembenahan ini akan berdampak pada penurunan muka air tanah.
"Penurunan muka tanah agak bisa ditahan, bukan distop atau tidak bisa dibalikkan. Tapi yang penting bisa diperlambat sehingga umur tanggul yang dibangun sekarang ini bisa dibangun lebih lama," kata dia.
Bambang menambahkan, pembenahan sistem air limbah di Jakarta bisa mencapai Rp 90 triliun hingga 2050. Angka ini dinilai tepat untuk menggambarkan kebutuhan saluran air hingga benar.
Untuk keperluan air bersih, pemprov diperkirakan akan membutuhkan Rp 40 triliun. Dana ini dapat digunakan untuk menyalurkan air bersih ke sekitar 500 ribu rumah yang selama ini belum terakses air bersih.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan mengambil tindakan untuk memperlambat penurunan muka air tanah. PT PAM Jaya dan PT PAM Lyonaise Jaya (Palyja) merencanakan investasi Rp 40-50 triliun untuk 10-20 tahun mendatang. Dana yang gak sedikit ini dipastikan akan digunakan untuk menyelesaikan masalah limbah dan air minum.
"Kita ingin agar warga di Jakarta Utara khususnya yang mengalami kesulitan mendapatkan air bisa tersolusikan," kata Sandiaga di Penjaringan, Jakarta Utara (8/12).
Sandiaga juga akan memgajak pihak swasta dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah pusat, pemprov, dan seluruh elemem masyarakat. Pihak swasta yang dimaksud bisa berasal dari mana saja. Ia berharap kerja sama itu akan sama-sama menguntungkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika