REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Sumatra Barat menjadi salah satu daerah terdampak wabah (KLB/ Kejadian Luar Biasa) penyakit difteri di Indonesia. Menurut catatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat sepanjang Januari-November 2017 terdapat 23 pasien suspect (terduga) difteri yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dari seluruh 23 terduga difteri, dua pasien di antaranya dinyatakan positif, sedangkan 21 pasien lainnya dinyatakan negatif difteri.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday menyebutkan, salah satu pasien di Pasaman Barat meninggal dunia pada September 2017, sementara satu lagi di Solok Selatan berhasil dirawat. Merry menyebutkan, untuk saat ini Sumatra Barat tidak ada lagi temuan kasus difteri. Meski sudah nihil kasus difteri, Dinas Kesehatan Sumbar tetap memonitor seluruh fasilitas kesehatan dan gencar melakukan penyuluhan. Sepuluh daerah yang tercatat pernah memiliki pasien terduga difteri adalah Padang, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Bukittinggi, Lima Puluh Kota, Solok Selatan, dan Agam.
"Kasus di Sumbar tidak sama dengan Jabodetabek dan Banten ya kasusnya. Tidak menyeluruh," ujar Merry, Jumat (8/12).
Merry juga mengungkapkan, satu pasien di Pasaman Barat yang meninggal dunia diketahui teidak pernah menerima imunisasi sebelumnya. Tak hanya itu, pasien juga tercatat secara medis mengalami gangguan mental.
"Nah untuk saat ini tidak ada lagi kasus (difteri). Makanya Sumbar tidak ada imunisasi seperti yang dilakukan DKI (Jakarta) atau Banten," ujar Merry.
Mengantisipasi dinamika penyebaran penyakit difteri, Merry tetap memerintahkan seluruh fasilitas kesehatan baik level provinsi hingga puskesmas di kecamatan untuk siaga melayani pasien dengan keluhan gejala difteri.
"Untuk bayi balita yang demam pilek sesak nafas segeralah berobat. Periksakan, kalau ada kecenderungan atau suspect akan dirujuk. Sampai dinyatakan tidak," katanya.
Selain itu, berdasarkan catatan seluruh 23 pasien suspect tidak lengkap menerima imunisasi. Nantinya Dinas Kesehatan Sumbar akan menggencarkan lagi program imunisasi, termasuk peningkatan cakupan imunisasi baik dasar maupun lanjutan. Pemerintah juga melakukan sweeping dan DOFU (Drop Out Follow Up) yaitu langkah untuk melengkapi imunisasi bagi sasaran yang belum lengkap status imunisasi dasarnya.
"Kami juga mapping daerah yang sudah 2-3 tahun tidak UCI (Universal Child Immunization) untuk segera lakukan BLF (Back Log Faighting)," katanya. Selain itu, program surveilans juga dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika