REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan sampai saat ini Fraksi Partai Golkar belum menyerahkan surat tentang pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Kalaupun ada pergantian ketua DPR, lanjutnya, itu merupakan hak dari Fraksi Golkar.
"Itu terserah mereka, itu haknya Golkar, tapi saya sampai sekarang belum lihat ada surat atau apa, kecuali rumor," kata dia usai menghadiri agenda diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12).
Fadli mengakui, memang ada rumor sejak sepekan belakangan tentang sosok yang akan menggantikan Novanto, termasuk Azis Syamsudin yang sekarang duduk di kursi komisi III DPR. Ia pun tidak mengetahui adanya pertemuan di ruangan Fraksi Golkar terkait rencana pergantian Novanto sebagai ketua DPR Jumat (9/12) kemarin.
Pertemuan tersebut, dihadiri oleh Ketua Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Asrul Sani dari fraksi PPP, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi PKB. Dalam pertemuan ini, Robert mengatakan kepada dua orang tersebut, bahwa Azis Syamsudin akan menggantikan Novanto.
"Saya belum dengar itu, itu kan di ruangan Fraksi Golkar, itu terserah mereka, nanti kita lihat saja dulu," kata dia.
Fadli memaparkan, kalau memang ingin ada pergantian ketua DPR dari fraksi Golkar, maka tentu harus melewati mekanisme yang berlaku. Syarat pergantian ini, di antaranya, ketua DPR meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diganti oleh fraksinya.
"Jadi dalam proses di DPR, kami baru bisa memproses ada surat dari fraksi Golkar. Kalau fraksi Golkar mengirimkan surat adanya pergantian ketua DPR, kemudian ini ada Rapim, ada Bamus. Kalau sudah disepakati, di Bamus itu dijadwalkan, pengambilan keputusannya di paripurna, maka disahkannya di paripurna," tuturnya.