REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa posisi negara-negara Timur Tengah sangat lemah untuk melawan Amerika Serikat, termasuk Arab Saudi. Pasalnya, Arab Saudi sangat tergantung dengan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump.
(Baca: Pengakuan Trump di Yerussalem, Dault: Saya Menentang Keras)
Karena itu, PBNU mengusulkan agar Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi dengan negara-negara yang menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) .Dengan demikian, Indonesia dapat berperan lebih jauh untuk menanggapi keputusan sepihak Trump yang telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Maka untuk itu, salah satu usul NU bagaimana pemerintah Indonesia melakukan diplomasi kepada negara-negara OKI dan ajak negara-negara di Uni Eropa. Saya kira kalau masalah HAM, negara-negara di Uni Eropa akan memiliki sikap yang sama," ujar Helmy saat menjadi pembicara diskusi bertema Kotak Pendora Itu Bernama Yerussalem di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12).
Helmy mengatakan, saat berdiplomasi dengan negara-negara OKI tersebut, Pemerintah Indonesia harus bisa membangun kesadaran kolektif atas berbagai macam isu-isu politik dan ekonomi. Dengan demikian, negara-negara OKI dapat bersikap dengan benar di tengah situasi konflik Israel dan Palestina.
"Kalau kita melihat, negara-negara di OKI ini posisinya juga sangat lemah. Karena itu harus dibangun spirit, dan Indonesia punya perang penting bersama Turki dan Iran," katanya.
Seperti diketahui, Trump telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam pidato publiknya pada Rabu (6/12) waktu setempat. Trump juga menginstruksikan Departemen Luar Negeri AS untuk mulai merancang perencanaan dimulainya proses pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Langkah kontroversial Trump ini untuk menepati janji kampanye juga menindaklanjuti keputusan Kongres AS tahun 1995 yang meloloskan undang-undang yang mengatur kebijakan AS untuk memindahkan Kedubes ke Yerusalem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika