REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Polisi menjadi aktor pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terbanyak di Sumatra Utara (Sumut) sepanjang 2017. Posisi ini berdasarkan catatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sepanjang 2017.
"Kepolisian masih mendominasi pelaku pelanggaran HAM di Sumut. Kepolisian terlibat dalam 39 kasus pelanggaran HAM yang terjadi, disusul TNI sebanyak 20 kasus, dan Satpol PP sepuluh kasus," kata Koordinator Kontras Sumut Amin Multazam dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (9/12).
Amin mengatakan, kasus kekerasan yang dilakukan aparat keamanan negara, yakni Polri dan TNI, menempati posisi pertama pelanggaran HAM di Sumut. Sepanjang 2017, Kontras mencatat terjadi 59 kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi dan TNI. Penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi menjadi sorotan khusus terhadap para oknum ini.
Menurut Amin, penyelesaian masalah menggunakan pendekatan kekerasan menjadi satu fenomena yang hingga kini belum bisa dihilangkan oleh pihak kepolisian. Hal yang sama juga dilakukan oleh prajurit TNI. "Di banyak kasus, kepolisian melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang justru dinilai melanggar hukum. Sementara TNI, untuk beberapa kasus bahkan terlibat langsung dalam bentrokan imbas konflik agraria dengan masyarakat," ujar dia.
Kontras bahkan mencatat, terjadi sembilan kasus dugaan penyiksaan yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Angka ini mengalami peningkatan empat kasus dari tahun sebelumnya, yakni lima kasus. "Perilaku aparat keamanan yang masih menggunakan cara-cara kekerasan menjadi satu momok menakutkan bagi masyarakat sipil di Sumatra Utara," kata Amin.
Berbagai persoalan ini membuat Kontras menilai penegakkan HAM di Sumut di tahun 2017 masih dalam kategori mengkhawatirkan. Sepanjang tahun ini, Kontras mencatat terjadi 118 kasus pelanggaran HAM yang dialami masyarakat sipil. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tahun lalu, yakni 123 kasus. Banyaknya kasus pelanggaran HAM ini menyebabkan 94 orang terluka, 15 meninggal dunia, dan 21 orang dikriminalisasi
Ikuti Whatsapp Channel Republika