REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia mengingatkan sederet catatan dan renungan yang sudah bisa dibentangkan sepanjang tahun 2017. Termasuk menyangkut soal besar bangsa Indonesia yakni korupsi.
Bertepatan dengan, 9 Desember yang diperingati sebagai Hari Anti-Korupsi Internasional, Ketua Umum PSI Grace Natalie mencatat sejumlah kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini. "Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Grace seperti dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Sabtu (9/12).
Pada level sistem kerja birokrasi, kata Grace, masih maraknya korupsi juga dipicu dari belum diterapkannya praktik transparansi perencanaan dan anggaran secara baik. Pada September lalu, lanjut Grace, KPK menyatakan, penerapan perencanaan dan penganggaran dengan sistem elektronik (e-planning dan e-budgeting) oleh pemerintah daerah di Indonesia baru 42 persen. Padahal, dalam sebuah surat edaran, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menganjurkan penggunaannya sejak September 2016.
"Secara sederhana, e-planning dan e-budgeting dan merupakan sistem keuangan dan perencanaan online yang dibuat agar setiap orang bisa mengakses anggaran yang disusun pemerintah daerah. Walhasil, upaya penggelapan dana bisa diminimalkan," kata Grace memaparkan.
Menurut Grace, data memprihatinkan yang diungkap KPK itu bisa ditafsirkan beragam. Tapi, PSI mengira banyak daerah yang belum menerapkan sistem elektronik karena para pajabat setempat bakal sulit 'bermain' anggaran.
"Transparansi, dalam bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat," ujarnya.
Grace menjelaskan, Anjuran Mendagri yang tertuang dalam surat edaran jelas tidak cukup. Tidak punya kemampuan memaksa. Pekan ini, Presiden Jokowi kembali menegaskan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) mengenai e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. PSI berharap, perpres itu segera terbit agar ada payung hukum yang lebih kuat dan bersifat memaksa.
Saat melansir rencana ini, Oktober lalu, Presiden Jokowi menyatakan Perpres ini akan mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah. Perpres ini akan membuat dimensi pencegahan korupsi lebih bergigi.
Pada aras individual, masih maraknya korupsi membuktikan bahwa Indonesia sangat butuh sosok-sosok bersih di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. "Untuk eksekutif, misalnya, PSI memimpikan kehadiran puluhan atau bahkan ratusan 'Nurdin Abdullah' yang baru," kata Grace.
Menurut Grace, Bupati Bantaeng yang progresif dan inovatif itu menunjukkan bahwa politik bisa menjadi gelanggang untuk mengikhtiarkan kebaikan bersama, menjadi jembatan untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Politik, di tangan Nurdin, tak menjadi peranti mencuri duit rakyat.
"Ini yang membuat PSI tak ragu mendukungnya sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada 2018," ujarnya.
Tak mengherankan jika Nurdin diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award 2017. Ini sebuah penghargaan bergengsi. Pada 2013, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga menerimanya saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Ahok dinilai telah membuat program-program sistematis dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Grace mengutip catatan penyelenggara Bung Hatta Anti-Corruption Award atas kinerja Nurdin, “Di tahun pertama kepemimpinannya, Nurdin melakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah dengan menerapkan pola assessment dengan melibatkan Universitas Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jatinangor, Jawa Barat. Nurdin melakukan sistem pendaftaran terbuka (open recruitment) sejak 2009 dan rotasi Kepala Dinas secara berkala setiap 3-6 bulan sekali untuk menghindari 'zona nyaman korupsi'. Nurdin sudah banyak mengganti pejabat yang bekerja tidak benar atau terbukti korup: Kepala Badan Kepegawaian Daerah sudah berganti empat kali."
Pemberantasan korupsi, lanjut Grace, jelas bukan kerja ringan. "Membutuhkan niat dan kerja bersama. Membutuhkan solidaritas semua komponen bangsa Indonesia," kata dia menegaskan.
Peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional 9 Desember selayaknya menjadi pengingat. "Hal paling mencemaskan dari korupsi adalah hilangnya rasa percaya sesama anak bangsa, bahwa masing-masing kita tidak mencuri hak orang lain," kata Grace.
