REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengatakan landskap politik Indonesia dalam kondisi yang tidak membanggakan. Hal tersebut karena banyak pejabat negara yang terseret kasus korupsi.
Menurutnya kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah puncak dari perilaku melanggar hukum, korup, manipulatif dan pelecehan terhadap penegakan hukum. Sudirman mengatakan, sudah sepatutnya Setya Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus KTP-el mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR.
"Sehingga DPR sebagai lembaga terhormat tidak terbebani proses hukum yang harus dijalani Setya Novanto," kata Sudirman dalam diskusi memperingati hari antikorupsi dunia, Sabtu (9/12) di Jakarta.
Ia melanjutkan, satu per satu, perangkat yang mendukung siasat-siasat pelecehan hukum SN sudah rontok. Para pendukungnya di Partai Golkar pun mulai balik badan. Bahkan dua pangacara kondang, termasuk pengacaranya pun telah mengundurkan diri.
"Ini memberi pesan dan menjadi bukti bahwa kejahatan tak bisa disembunyikan terlalu lama. Juga memberi pelajaran bahwa sepandai-pandai tupai akrobat akhirnya jatuh juga. Seharusnya memberi efek jera, bagi para pemimpin politik untuk tidak masuk ke urusan-urusan korupsi," ujarnya.
Sudirman menegaskan, korupsi merupakan persoalan besar di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus dipacu, dan para aktivis dan pegiat gerakan antikorupsi harus terus memperkuat diri.
Mantan Menteri ESDM itu mengungkapkan, sejak KPK mulai menjalankan tugasnya, kasus-kasus korupsi dan pelaku yang berhasil ditindak luar biasa masif. Bahkan, jika dilihat dari pelaku, hampir semua lembaga tinggi negara ada pejabat yang terjerat kasus korupsi, mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK hingga DPD.
"Ini suatu landskap politik yang sama sekali tidak membanggakan sebagai bangsa. Melihat perilaku korup para pemimpin politik, yang terus saja terjadi, kita harus mengkaji apa yang salah dengan proses rekrutmen kepemimpinan kita,"
Sudirman menambahkan, dari sisi pembenahan sistem bernegara perlu ada koreksi total dalam proses rekrutmen pemimpin politik. Menurutnya Aspek integritas, motivasi untuk mengabdi, melayani harus menjadi kriteria utama dalam mencari pemimpin.
"Kasus E-KTP harus menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola negara, perilaku pejabat publik, perilaku pemimpin politik," pungkas Sudirman, yang juga bakal calon gubernur Jawa Tengah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika