REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aksi menentang kebijakan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dilakukan di berbagai daerah, kemarin. Mereka mendesak AS mencabut kebijakan tersebut.
Di Jakarta, ribuan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta keluarga mereka menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia di Jakarta Pusat, kemarin. Aksi itu serangkaian dengan aksi serupa yang diikuti ribuan kader PKS di berbagai kota sejak Jumat (8/12).
Ribuan massa berpakaian putih dan mengenakan atribut Palestina hadir sejak sekitar pukul 07.00 WIB. Ribuan massa terus berdatangan sampai sekitar pukul 09.00 WIB sebelum acara dimulai.
Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Kami Bersama Palestina" serta spanduk lain yang mendukung kebebasan negara tersebut. Aksi tersebut berlangsung tertib. Kebanyakan massa hadir bersama keluarganya, bahkan tidak sedikit yang membawa anak-anak mereka.
"Inilah bentuk kesaksian kami, PKS bersama-sama rakyat dan seluruh komponen elemen, agama, dan suku bangsa," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal dalam orasi Aksi Bela Palestina di depan Kedubes AS, Ahad (10/12).
Mustafa berujar, Aksi Bela Palestina digelar PKS sejak akhir pekan lalu di berbagai daerah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan Barat. Aksi serupa serentak digelar di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, Jambi, dan Lampung.
Ketua Umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Soeripto yang juga hadir pada aksi itu mengatakan, keputusan Trump tidak mengindahkan resolusi PBB. Menurut dia, hal ini pasti menimbulkan reaksi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Ia juga mendesak Pemerintah Indonesia melayangkan ultimatum kepada Pemerintah AS. "Jika tujuh hari tidak digubris, harus ada sanksi. Pulangkan dubes AS dan tarik dubes RI dari AS," papar Soeripto dalam orasinya di depan Kedubes AS, kemarin.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman juga menuntut keras Pemerintah AS untuk segera membatalkan pernyataan sepihaknya terkait Yerusalem. Menurut dia, pengakuan sepihak AS tersebut telah mengabaikan tiga Resolusi Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB.
"Oleh karena itu, PKS terus mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia lebih proaktif mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan (DK) PBB serta masyarakat internasional untuk segera meresponsnya dengan tindakan politik dan diplomatik yang lebih tegas," papar Sohibul.
Kelompok Solidaritas Masyarakat Banten juga menggelar Aksi Bela Yerusalem di Lapangan Ahmad Yani, alun-alun Kota Tangerang. "Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah merenggut hak kemerdekaan Palestina," ujar koordinator aksi sekaligus Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tangerang Abdul Muhyi saat melakukan orasi di Lapangan Ahmad Yani, kemarin.
Aksi yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut diikuti kurang lebih 300 masa dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi mahasiswa. Aksi diisi dengan pembacaan puisi untuk al-Aqsha dan orasi tokoh-tokoh ormas.
Ratusan warga Kota Batam, Kepulauan Riau, yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat juga menggelar aksi memprotes kebijakan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam aksi yang juga diikuti perwakilan NU, Muhammadiyah, dan Front Pembela Islam (FPI) itu, aktivis juga mengumpulkan dana yang akan diserahkan kepada Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina.
Sekitar 1.000 umat Islam dari puluhan ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Dunia Islam (SDI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi penolakan dengan melakukan long march dari Masjid Hubbul Wathan Islamic Center menuju ke Jalan Udayana, Kota Mataram, NTB, kemarin.
Aksi serupa di Jalan Udayana juga dilaksanakan oleh puluhan santri Madrasah Aman Sayang Ibu Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Mereka menyampaikan penolakan secara keras terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat.
(Inas Widyanuratikah/Singgih Wiryono, Pengolah: Fitriyan Zamzami).
Ikuti Whatsapp Channel Republika