REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pentingnya langkah penegakan hukum dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Sebab, kata dia, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif terlibat dalam kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12). "Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi," kata Presiden.

Salah satu strategi pencegahan kasus korupsi yang ditekankan oleh pemerintah yakni deregulasi. Menurut Presiden, setiap regulasi ataupun aturan layaknya pisau bermata dua yang berpotensi menjadi objek transaksi dan objek korupsi. "Sekarang kita blak-blakan saja birokrasi cenderung terbitkan sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah jadi izin. Banyak sekali, sebetulnya hanya syarat tapi jadi izin," ungkap Jokowi.

Menurut dia, aturan perizinan di Indonesia saat ini jumlahnya sudah mencapai ratusan yang nanti pada akhirnya aturan tersebut sangat potensial untuk dijadikan sebagai alat pemerasan dan alat transaksi. Jokowi pun meminta agar pemerintah baik pusat maupun daerah menghentikan sistem tersebut serta memangkas regulasi yang justru membebankan masyarakat dan juga berpengaruh terhadap dunia usaha.