REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golkar M Sarmuji menyampaikan dirinya tidak mempermasalahkan siapapun yang ditunjuk sebagai Ketua DPR RI oleh Setya Novanto. Hanya saja, mekanisme pergantian harus sesuai aturan.

Bahkan dia sangat yakin pergantian Ketua DPR RI Novanto ke Azis Syamsuddin bakal dipertanyakan pada Rapat Paripurna nanti. "Saya tidak mempersoalkan siapa yang ditunjuk, yang penting sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan," jelas Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (11/12)

Menurut Sarmuji, seharusnya penunjukkan pengganti Novanto sebagai Ketua DPR RI harus diplenokan lebih dulu. Sebab, kata dia, sesuai dengan keputusan hasil pleno pada tanggal 21 Novemver lalu, bahwa penetapan Ketua DPR RI pengganti Novanto baru bisa diputuskan setelah praperadilan.

Artinya, lanjut Sarmuji, Partai Golkar harus melakukan rapat pleno atau Musyawarah Nasional (Munas) untuk membahas penunjukkan Aziz Syamsuddin tersebut.

"Ingat yang bisa bisa membatalkan rapat pleno beberapa waktu lalu hanya rapat pleno, rapimnas atau Munas. Jadi harusnya penunjukkan Ketua DPR RI melalui pleno Munas, tidak main menetapkan saja," ujarnya.

Sebelumnya, Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR RI dari balik jeruji. Selain itu, tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik itu juga menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR RI untuk menggantikan dirinya. Akibatnya, Rapat paripurna DPR RI yang sedianya digelar pukul 09.00 WIB diundur karena pimpinan DPR RI masih menggelar rapat Badan Musyawarah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika