Rabu 13 Dec 2017 10:12 WIB

DPR Desak Pemerintah Jamin Ketersediaan Elpiji 3 Kg

Rep: Ali Mansur/ Red: Gita Amanda
Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram saat operasi pasar gas elpiji 3 kilogram di Kantor Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, Senin (25/5).
Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram saat operasi pasar gas elpiji 3 kilogram di Kantor Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, Senin (25/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ecky Awal Mucharam menyoroti kelangkaan Elpiji 3 kilogram (kg). Ecky mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan gas  elpiji 3 kg guna memenuhi kebutuhan pasokan di masyarakat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan, masyarakat menengah bawah khususnya ibu rumah tangga harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan satu buah tabung elpiji 3 kg akibat masalah kelangkaan tersebut. Padahal Indonesia telah merdeka puluhan tahun menurutnya, tetapi untuk sekadar mendapatkan gas elpiji tabung 3 kg, ibu-ibu harus mengantri lama untuk 1 buah tabung.

 

"Saya mendesak pemerintah untuk bisa menjamin keberadaan gas tabung elpiji 3 kg," tegas Ecky dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (13/12).

 

Menurut Ecky, jika pemerintah bisa menjamin Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Indonesia dengan biaya triliunan rupiah. Maka seyogyanya pemerintah juga bisa menjamin keberadaan gas tabung elpiji 3 kg di sejumlah daerah yang notabenenya berlokasi tidak jauh dari Jakarta.

 

"Kami tidak ingin datang ke dapil (daerah pemilihan) dan mendengar 'jeritan' rakyat yang masih mendambakan elpiji 3 kg karena ketiadaan di pasaran," tegasnya.

 

Sebelumnya, ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan kelangkaan gas elpiji beberapa hari terakhir terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg di sejumlah daerah merupakan sinyal pencabutan subsidi. Dia juga menilai pernyataan PT Pertamina(Persero) mengenai kelangkaan tersebut dipicu permintaan naik menjelang Natal dan Tahun Baru tidak rasional. Menurutnya, ada beberapa hal untuk menyorot hal tersebut yaitu harga, distribusi, dan juga kebijakan subsidi.

 

"Banyak konsumen rumah tangga menjerit karena harus mengantri cukup lama bahkan tidak mendapatkannya. Hal inisebenarnya lagu lama yang acap terjadi dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang melambung," tutur Tulus.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement