REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia disarankan tidak diminta bersikap minimalis dalam Pertemuan Puncak Luar Biasa (Extraordinary Islamic Summit) OKI akan di Istanbul Turki. Dengan sikap ambigu negara-negara teluk, Indonesia diminta bersikap lebih maju dalam persoalan Palestina.
"Indonesia perlu menyiapkan diri bersikap lebih maju. Apalagi, koneksi saya di institusi hankam Turki menyebutkan, Turki menginginkan sikap yang lebih tegas dari OKI," kata anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Amanat Nasional, Dradjad Hari Wibowo, Rabu (13/12).
Saat ini sedang diselenggarakan Pertemuan Puncak Luar-Biasa (Extraordinary Islamic Summit) OKI diselenggarakan untuk menyikapi pengakuan unilateral Presiden AS Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Dradjad yang pernah memimpin DISK (Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan) BIN ini mengatakan, ada beberapa butir yang dilobbykan Turki. Ini mencakup antara lain: pernyataan bahwa langka unilateral AS tersebut melanggar hukum internasional, seruan kepada semua negara berdaulat untuk menolak dan menentang keputusan AS, dan menyerukan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.
"Bukan tidak mungkin, pembicaran informal mengenai Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina akan dilakukan," kata Dradjad.
Dradjad mengatakan Indonesia perlu bersiap lebih maju dalam masalah Palestina, karena negara-negara Teluk, sebagai sekutu utama AS justru bersikap ambigu. Mereka memang mengecam AS. Tapi hanya berhenti di situ. Mereka menahan diri dari menentang Trump.
"Apalagi di Suriah, koalisi AS-negara Teluk praktis kalah dibanding Rusia-Iran-Suriah dan Turki," ungkapnya.
Bagi mereka, mengkonter Iran dan menuntaskan operasi militer di Yaman Selatan lebih penting. Kedua hal ini memerlukan alutsista modern dari AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika