Rabu 13 Dec 2017 17:22 WIB

Tjahjo: Kapal Pencuri Ikan Harus Kita 'Sikat'

Red: Nur Aini
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan Satyalancana kepada anggota TNI saat peringatan Hari Nusantara Nasional di Pelabuhan, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan Satyalancana kepada anggota TNI saat peringatan Hari Nusantara Nasional di Pelabuhan, Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah Indonesia akan bersikap tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu kedaulatan negara, termasuk kapal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

"Kalau pencuri ikan itu harus kita sikat maupun kapal asing yang mencuri ikan. Angkatan laut yang mengusir mereka," kata Tjahjo usai menghadiri acara peringatan Hari Nusantara di pelabuhan Muara Jati di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (13/12).

Ia mengatakan, laut Indonesia beserta kekayaannya adalah milik bangsa, milik rakyat yang harus sepenuhnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama para nelayan. "Maka, kalau ada orang luar, mencuri ikan di laut Indonesia, akan ditindak tegas," ucapnya.

Terkait beberapa kapal pencuri ikan yang sudah ditenggelamkan, Tjahjo tak begitu hapal berapa persisnya. Tapi, intinya bukan berapa jumlah kapal yang ditenggelamkan, lebih penting dari itu adalah komitmen bahwa Indonesia ingin menjaga laut dengan segala isinya.

"Dan itu bukan hanya tugas angkatan laut, tapi semuanya. Tugas angkatan laut bukan untuk menenggelamkan saja, tapi untuk menjaga kedaulatan negara. Mengusir kalau ada kapal-kapal asing yang masuk ke perairan kita," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, tiga tahun pemerintahan Jokowi untuk menjadikan Indonesia poros maritim capaiannya positif. "Kita bisa lihat pembangunan pertahanan yang sudah tampak dalam melanjutkan program kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) yang ditentukan pada pemerintahan sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi," tuturnya.

Bagi TNI AL, program Angkatan Laut dalam pembangunan kekuatan sudah terpenuhi. "Artinya, kita mampu melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dalam implementasi poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement