Rabu 13 Dec 2017 19:09 WIB

Panwaslu Solo Ajak Masyarakat Aktif Mengawasi Pilgub Jateng

Rep: Andrian Saputra/ Red: Hazliansyah
Pilkada langsung (ilustrasi).
Pilkada langsung (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif ikut mengawasi gelaran Pilgub 2018 hingga Pilres 2019.

Ketua Panwaslu Kota Solo, Budi Wahyono berharap masyarakat bisa mencermati setiap rangkaian terkait Pemilu. Mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga menegur dan melaporkan Parpol yang tidak menati aturan dan tata tertib dalam berkampanye.

"Kami ingin mendorong partisipasi pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat, dari mulai mereka memastikan apakah sudah terdaftar atau belum hingga bisa melakukan teguran ketika ada alat peraga yang dipasang di pohon misalnya, atau kampanye membawa anak kecil," tutur Budi disela-sela rapat koordinasi dengan stakeholder terkait kesiapan jelang pilgub 2018, pemilihan legislatif dan pilpres pada 2019 di Kusuma Sahid Prince Hotel Solo, Rabu (13/12).

Berkaca di Pemilu 2015, menurutnya masih banyak diwarnai dengan kecurangan dan pelanggaran. Mulai dari mobilisiasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Money Politic, hingga mencuri start pada kampanye. Sebab itu, dengan lahirnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 terkait Pemilu, memberikan kejelasan sanksi yang akan diterima bagi pelanggar tata tertib dan aturan pemilu.

"Saya kira warnanya (keadaan) sama untuk Pilgub nanti. Cuma menurut indeks kerawanan pemilu yang dilansir Bawaslu RI, Jateng itu paling rendah di banding daerah lain. Kami berharap benar-benar mencerminkan kondisi di Jateng," katanya.

Budi mengaku selama ini pihaknya kesulitan untuk menangkap pelaku yang bertanggung jawab dalam pelanggaran pemilu. Baik money politic maupun penggunaan isu SARA. Sebab kata dia, diperlukan cukup alat bukti untuk membawa kasus pada pidana.

Sebab itu, untuk memperisapkan pilgub jateng 2018 dan pemilu 2019, pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait mulai dari Polri, TNI dan tokoh masyarakat untuk sama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu agar jujur dan adil.

"Memang perlu membangun sinergitas semua kelompok kepentingan di Kota Solo dalam rangka untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran maupun sengketa di Pilgub maupun Pilpres nanti," tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement