REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar jadi dilaksanakan pada Rabu (13/12) malam. Hal ini setelah dibacakannya dakwaan perkara dugaan korupsi KTP elektronik atas terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Rabu (13/12) sore.
Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sebelum rapat mengatakan, untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar memang harus menempuh jalur musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Namun demikian, keputusan penentuan Munaslub akan ditentukan setelah rapat pleno dilakukan, termasuk penentuan tanggal pelaksaan Munaslub.
Sebab, saat ini ditengarai ada pihak yang meminta pelaksaanaan Munaslub segera dilakukan pada Desember 2017 ini, dan ada pihak yang meminta usai Desember.
"Saya kira begini ya, saya tidak boleh berwacana. Biarkan nanti rapat pleno ya. Kalau saya mengatakan harus begini nanti dianggap Plt Ketum mengarahkan. Tidak boleh. Biar betul betul aspirasi ini tumbuh dari seluruh pengurus DPP dengan secara sungguh sungguh memperhatikan aspirasi-aspirasi yang sudah berkembang sebelumnya," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Rabu.
Idrus mengatakan hal ini karena sudah ada usulan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi maupun kabupaten kota serta ormas sayap partai Golkar untuk melakukan Munaslub.
Namun Idrus menekankan agar pelaksanaan munas luar niasa sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar. Selain itu juga penyelesaian persoalan Partai Golkar agar juga mengedepankan asas kekeluargaan dna kebersamaan.
"Kita ingin Munaslub ke depan nanti kalau disepakati tidak ada satupun di antara elite elite Partai Golkar yang merasa tercederai. Saya kira itu aja," kata Idrus.
Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita kembali meminta agar munaslub harus dilakukan sesegera mungkin sebelum 20 Desember. Hal ini karena agenda politik Pilkada 2018 akan dimulai awal Januari 2018.
"Tentu kami akan lakukan perjuangan di dalam rapat pleno nanti agar rapat pleno memutuskan munaslub dilakukan selambat-lambatnya tanggal 17 Desember sehingga kita punya cukup waktu mengikuti agenda politik di 2018 khususnya di awal januari nanti," ujarnya.
Begitu pun Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartanto yang menilai pelaksanaan Munaslub sebaiknya digelar pada Desember. "Diharapkan bulan Desember ini sudah bisa diselesaikan," kata Airlangga
Sementara Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsudin menilai sebaiknya pelaksanaan Munas luar biasa dilaksanakan usai tahun baru 2018. "Ya kan kasihan orang natal dan tahun baru. Natalan dulu lah," kata Aziz.
Aziz mengatakan, rapat pleno sebaiknya tidak langsung membahas penentuan munas. Sebab, sesuai ketentuannya tanggal dan tempat pelaksanaan munas harus ditetapkan melalui Rapimnas. "Tanggal dan tempat munas itu harus ditetapkan dalam Rapimnas. Bukan dalam pleno DPP. (Kalau nanti langsung putusan munaslub) cacat," ucapnya.
Adapun rapat sendiri dimulai pada pukul 20.00 WIB dengan dihadiri oleh jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Rapat yang dipimpin oleh Plt Ketua Umum Idrus Marham itu saat ini tengah berlangsung dan tertutup oleh media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika