REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akibat tidak adanya aliran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari UPBE PT Antam Pongkor Tbk serta tersumbatnya komunikasi di tingkat pemerintah desa maupun Kecamatan Nanggung membuat eks puluhan penambang liar (gurandil) warga Kecamatan Nanggung mengadukan penderitaannya ke Istana Presiden Jakarta.
Para eks gurandil ini mengadukan penderitaannya berupa sulitnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat pasca penertiban gurandil pada September tahun 2015 lalu.
"Kami beberapa dusun di Desa Bantar Karet, Malasari dan Desa Cisarua tak merasakan aliran dana CSR dari UPBE PT Antam Pongkor Tbk. Padahal ketika mau penertiban kami dijanjikan adanya aliran dana CSR berikut pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan ketrampilan, usaha dan lainnya," ujar Isep Firdaus warga Kampung Parigi RT 01 RW 01 Desa Cisarua, Nanggung kepada wartawan di Kantor Sekretariat Presiden Istana Jakarta, Rabu (13/12).
Ia menambahkan warga eks gurandil di tiga desa sudah mau mengkonsultasikan hal ini ke pemerintah desa setempat maupun Kecamatan Nanggung. Namun tidak pernah direspons oleh Kepala Desa dan Camat.
"Kami warga yang berada di ring satu UPBE PT Antam Pongkor Tbk kesulitan mendapatkan dana CSR dan parahnya lagi tiga pemerintah desa dan Kecamatan Nanggung malah tak merespons kami. Kami eks gurandil berterima kasih kepada staf Kantor Sekretariat Presiden dan DPC Repdem Kabupaten Bogor yang telah mengadvokasi," katanya
Warga Kampung Cidempok RT 02 RW 06 Desa Bantar Karet bernama Makmun Jawi menerangkan dari segi perekrutan tenaga kerja. UPBE PT Antam Pongkor Tbk juga menganaktirikan warga sekitar.
"Warga sekitar yang direkrut dan bekerja di UPBE PT Antam Pongkor Tbk sangat sedikit dan dengan penertiban penambangan liar lebih memperparah kondisi ekonomi masyarakat karena dengan banyaknya pengangguran, jumlah anak putus sekolah dan jumlah pencerian terus meningkat. Kamu khawatir kalau hal ini tidak direspons maka angka kriminal juga meningkat," terang Makmun Jawi.
Ia menerangkan dari segi lingkungan, UPBE PT Antam Pongkor Tbk juga membuang limbah barang berbahay beracun ke dekat pemukiman warga hingga mencemarkan Sungai Bondongan dan air tanah warga.
"Diduga karena pencemaran limbah ini, 70 persen warga Desa Bantar Karet mengalami sakit kulit atau budukk. Kami meminta agar Pemkab Bogor membangun puskesmas di desa kami berikut menyediakan petugas kesehatan dan juga obat-obatan," terangnya.
Ketua DPC Repdem Kabupaten Bogor Dody Achdi Suhada kecewa atas kinerja atas direksi UPBE PT Antam Pongkor Tbk karena minimnya kepedulian kepada masyarakat sekitar.
"Desa Bantar Karet ini salah satu desa yang tertinggal, padahal diwilayahnya yang bersebelahan dengan UPBE PT Antam Tbk banyak sekali kandungan emasnya. Kami minta UPBE PT Antam Tbk transparan dan akuntable dalam pencairan dana CSRnya," singkat Dody.
Staf Deputi II Kantor Staf Presiden Ahmad Yakub yang menerima pengaduan eks gurandil ini menjelaskan akan memanggil UPBE PT Antam P9ngkor Tbk dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Poin-poin masalah yang diadukan ini akan kami tampung dan kroscek ke lapangan. Kami juga akan memanggil UPBE PT Antam Tbk dan Bupati Bogor Nurhayanti untuk menjelaskan alasan dan juga meminta permasalahan ini untuk segera dibereskan," kata Ahmad Yakub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika