REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kader Partai Golkar Aziz Syamsuddin yang disebut-sebut akan berkontestasi dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar mengaku 'legowo' atas terpilihnya Airlangga sebagai ketua umum definitif Partai Golkar. Hal ini merupakan hasil dari rapat pleno Golkar pada Rabu (13/12) yang memutuskam secara musyawarah mufakat.
"Kita legowo aja. Sama-sama legowo," ujar Aziz usai pengumuman penetapan Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Rabu (13/12) malam.
Aziz mengungkapkan alasan akhirnya mundur dari bursa pemilihan calon ketua umum demi kebesaran partai. Hal ini agar tidak terjadi kegaduhan berlanjut di Partai Golkar. Sehingga, dengan alasan itu membuatnya memilih mundur dari pencalonan dan disampaikan di rapat pleno.
"Ya dari pada gaduh partai. Partai kan nggak boleh gaduh. Kan ada kepentingan yang lebih besar soal Pilkada dan Pileg dan Pilpres," kata Aziz.
Aziz juga membantah jika disebut penerimaannya tidak jadi maju pencalonan, karena adanya tekanan dari pihak lain. "Nggak ada (tekanan). Buktinya saya sehat," ujar Ketua DPP Partai Golkar tersebut.
Ia juga menolak jika ia legowo karena ada tawar menawar posisi strategis di DPR. Menurutnya, semua keputusan saat ini diserahkan semuanya kepada Ketua Umum Airlangga Hartanto.
"Nggak ada, nggak ada. Saya memikirkan yang lebih besar. Partai ini lebih besar sehingga harus menang 2019. itu yang lebih penting," kata Aziz.
Lagipula kata Aziz, jika munas luar biasa dibuka pendaftaran calon-calon akan membutuhkan waktu cukup lama karena perlu dilakukan tahapan-tahapan. Karenanya, ia tidak mempersoalkan pemilihan secara mufakat terhadap Airlangga.
"Nggak ada masalah. Sudah selesai semua dan sama beliau ini kan bukan setahun dua tahun saya kenal. Sesama pegang cabang olahraga kok. Jadi saya pikir udahlah ngapain kita berantem diantara kita. Akhirnya nanti merusak tatanan yang lain," kata Ketua Badan Anggaran DPR tersebut.
Hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hari ini memutuskan Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Partai Golkar definitif menggantikan Setya Novanto. Hal ini setelah DPP dalam rapat pleno menilai posisi ketua umum 'lowong' lantaran Setya Novanto sudah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.
Penetapan Airlangga tersebut akan dilaporkan dalam forum rapat pimpinan nasional pada 18 Desember, selanjutnya dikukuhkan dalam musyawarah nasional luar biasa pada 19-20 Desember.
Ikuti Whatsapp Channel Republika