REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Ketua Tim Kajian Ibu Kota Negara-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin mengatakan, pengkajian pemindahan ibu kota akan berlanjut pada 2018. "Ini kajian awal. Tahun depan akan dilanjutkan kajian yang lebih dalam. Sesuai yang disampaikan pak menteri, pak menteri akan memberikan laporan progresnya akhir Desember," kata Imron di Palangka Raya, Jumat (15/12).

Dia mengatakan bahwa tim telah mengkaji kelengkapan infrastruktur di wilayah lain yang menjadi calon ibu kota. Selain itu juga terkait kondisi geografi, demografi serta kondisi keamanan di masing-masing wilayah yang dicalonkan sebagai ibu kota negara.

Selanjutnya, saat dikonfirmasi terkait apakah sudah ada arah yang mengerucut sebagai calon ibu kota negara di tiga provinsi di Kalimantan, ia masih enggan memberikan kepastian informasi tersebut. Meski demikian, menurut dia, ketiga wilayah yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Kalimantan Timur, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri sebagai calon ibu kota negara.

"Nanti hasil kajian akan disampaikan Kepala Bappenas kepada presiden secara objektif. Saya tidak berhak memberikan informasi wilayah mana yang dipilih," kata pria yang menggantikan Kepala Bappenas sebagai pemateri seminar tersebut.

Karena menurut Imron, penentuan ibu kota negara yang baru merupakan keputusan politik dan menjadi hak sepenuhnya dari presiden. Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya M Riban Satia mengatakan, terkait pemindahan ibu kota tersebut bukan keinginan pemerintah di Kalimantan Tengah semata.

"Kita hanya meneruskan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Pertama kita, Ir Soekarno," kata Wali Kota Palangka Raya dua periode ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika