REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengingatkan kendala yang dihadapi sebagian masyarakat Indonesia dalam pembuat KTP elektronik, salah satu penyebabnya karena ada korupsi dalam proyek tersebut. Karenanya ia meminta agar perkara tersebut harus diusut secara tuntas. "Masyarakat kalau perlu harus ikut awasi, karena kasus ini menyebabkan banyak orang bikin KTP-el susah," ujar Ferry dalam diskusi bertajuk 'Setnov Effect' di Kawasan Menteng, Jakarta pada Sabtu (16/12).
Ia mengatakan demikian, lantaran pesimistis kasus yang diduga merugikan negara triliunan rupiah tersebut dapat selesai secara tuntas dan membuka terang benderang semua pihak yang terlibat. Hal ini karena menurutnya KPK tidak memiliki bukti yang memadai untuk mengungkap tuntas.
Ferry mempertanyakan nama-nama yang hilang dalam dakwaan Novanto, padahal sebelumnya nama-nama tersebut ada dalam dakwaan perkara terdakwa lainnya di kasus KTP el. Ia meyakini tidak mungkin Novanto sendirian dalam kasus korupsi tersebut, mengingat mekanisme penganggaran di DPR tidak ditentukan oleh satu pihak.
"Semua orang tau sistem pengalokasian di DPR harus melalui persetujuan komisi dan banggar. Jadi kalau sendirian itu lucu. Kok korupsi cuma sendirian," kata Ferry.
Karenaya ia mengharapkan Novanto dalam kasus ini dapat membuka pihak-pihak yang menurutnya juga terlibat. "Tapi apakah SN berani ungkapkan itu, karena pilihannya ada dua, nekad atau dia," ujar Ferry.
Sebab dari sikap yang ditunjukkan Novanto dalam sidang dakwaannya pekan ini justru menyulitkan pengungkapkan kasus itu dengan tuntas. "Jadi saya lihat KTP-el ini akan berakhir hanya dengan hukuman yang ringan karna KPK tidak memiliki kecukupan bukti dan Pak SN akan konsisten untuk irit bicara," kata Ferry.
Padahal menurut Ferry penganggaran untuk proyek tersebut tidak masuk akal dengan anggaran demikian besar. Oleh karenanya, jika tidak dapat dibuktikan dengan aliran dana, maka dapat dilihat dari sisi rasionalitas anggaran tersebut.
Namun demikian, Ferry menilai hanya kekuasaan besarlah yang dapat membuka kasus ini secara terang benderang. "Masyarakat perlu ikut-ikutaan melibatkan diri. Karna emang kita semua tau bahwa ini ada kasus korupsi besar tapi gagal karena KPK nggak punya cuup banyak bukti. Tapi hanya akan bisa, hanya kekuasan besarlah yang dapat membuat kasus ini terang benderang," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika