REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Political Marketing (Polmark) Consulting, Eep Saefullah Fatah, mengungkapkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu 2019 masih kurang. Pemahaman masyarakat terkait keserentakan pemilu mendatang masih di bawah 50 persen.

"Berdasarkan survei yang digelar pada November 2017, baru ada sekitar 36 persen responden yang tahu bahwa pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) akan digelar serentak," ujar Eep dalam paparan survei bertajuk 'Jokowi dan Masa Depan Kita' di SCBD, Jakarta Selatan, Senin (18/12).

Dengan kata lain, lanjut dia, masyarakat masih belum banyak yang mengetahui jika pileg dan pilpres akan digelar di hari yang sama pada 2019 mendatang. Selanjutnya, hasil lain juga mencatat bahwa baru ada 50,5 persen responden yang mengetahui pileg akan digelar pada 2019.

"Melihat temuan ini, maka semestinya harus ada sosialisasi yang lebih luas, masif dan terstruktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyampaikan informasi terkait pileg, pilpres dan keserentakan pileg dan pilpres yang merupakan hal baru kepada masyarakat, " tutur Eep.

Eep menambahkan, terkait dengan hal tersebut, baru ada sekitar 13 persen responden yang sudah memiliki pilihan di pileg mendatang. Eep menyebutkan jika potensi masyarakat yang belum menentukan pilihan (undecided voters) masih sangat besar.

Survei Polmark digelar pada 13 November 2017 dengan melibatkan 2.600 responden. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan cara wawancara langsung terhadap responden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika