REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Aman Bhakti Pulungan, SpA (K) berharap Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri dengan turut mencanangkan imunisasi ulang (Outbreak Response Immunization/ORI).

"ORI ini harus dimulai oleh Kepala Negara. Kalau dimulai oleh Kepala Negara, enam bulan bisa selesai," kata Aman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/12).

Aman mencontohkan imunisasi Measless Rubella (MR) yang turut serta dilaksanakan oleh Presiden, dan penanganan vaksin palsu yang diinstruksikan langsung oleh Presiden bisa berjalan dan diselesaikan dengan cepat. Oleh karena itu, Aman mengharapkan Presiden Joko Widodo berperan serta dalam program imunisasi ulang difteri supaya pelaksanan berjalan dengan cepat.

Terlebih lagi, penyakit difteri ini belum berhenti mewabah dan malah terus bertambah. Data dari IDI mencatat kasus difteri terjadi di 142 kabupaten-kota di 28 provinsi seluruh Indonesia dengan lebih dari 600 pasien dirawat di rumah sakit dan 40 kasus berakhir kematian.

Dia menjelaskan sampai saat ini cakupan ORI yang mulai dilaksanakan pada 11 Desember 2017 capaiannya masih jauh yang diharapkan. "Di Jawa Barat belum sampai 20 persen," kata Aman.

Selain itu, anak-anak sekolah saat ini juga sudah memasuki masa liburan sehingga pelaksanaan ORI tidak dilaksanakan sekolah. Aman menilai apabila tugas pelaksanaan ORI difteri dibebankan hanya di puskesmas kurang efektif karena tergantung dengan kesadaran masyarakat yang membawa anaknya ke fasilitas kesehatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika