REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyesalkan rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hingga pertengahan Desember. Dia menganggap lonjakan serapan yang terjadi di akhir-akhir jelang pergantian tahun menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan.

"Jadi pola yang terjadi sekarang memang selalu di ujung (akhir tahun). Tetapi sebenarnya kalau kita bisa kelola lebih awal dari per kloter, kita akan lakukan per kwartal, Insyaallah, (penyerapan) kita bisa lebih tinggi lagi," kata dia di Balai Kota DKI, Senin (18/12) lalu.

Anies menilai, penyebaran pengeluaran dan kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah baik. Namun, penagihannya juga harusnya terjadwal lebih baik. Dia mencontohkan, perjanjian kerja sama harus dilakukan revisi. Artinya, durasi kerja bukan hanya satu tahun.

"Tapi dibreakdown menjadi empat kali sehingga per kwartal. Sehingga evaluasi kinerjanya juga per kwartal," ujar Anies.

Menurutnya, yang terjadi saat ini dengan penyerapan anggaran yang baru 69 persen adalah akibat dari itu semua. Cara-cara itu, kata Anies, harus diubah agar di akhir tahun tak terjadi lonjakan serapan.

Penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2017 sampai saat ini baru sekitar 69 persen. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menyebut penyerapan anggaran hingga akhir tahun diprediksi tidak akan bisa mencapai 100 persen. "Nanti akhir tahun prediksi kita (penyerapananggaran) akan 86 persen," kata Saefullah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika