REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pengelolaan urbanisasi yang baik dapat memberikan dampak positif pada perekonomian. Menurut Sri Mulyani, Indonesia belum bisa menggapai potensi yang bisa ditimbulkan dari proses urbanisasi.

"Ada yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan urbanisasi Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam seminar bertajuk "Managing Urbanization for Sustainable Cities" di Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan, dari setiap kenaikan 1 persen penduduk perkotaan, Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 persen. Angka itu, kata Sri Mulyani, masih di bawah Cina yang mampu mencapai 9 persen dan India sebesar 7 persen. Hal ini disebabkan oleh kemacetan, polusi, dan risiko bencana akibat tidak memadainya investasi infrastruktur.

Sebanyak 70 persen populasi Indonesia diproyeksikan akan tinggal di area perkotaan pada 2045. Oleh karena itu, menurutnya, pengelolaan urbanisasi yang baik menjadi penting.

"Tantangan mengelola urbanisasi adalah menjadikan kota suatu tempat tinggal masyarakat yang heterogen dan dengan itu muncul produktivitas dan inovasi dalam kegiatan ekonomi di perkotaan Indonesia.Semua negara di dunia bisa meningkat dari low income menjadi middle dan high income biasanya karena urbanisasi yang baik," ujar Sri Mulyani.

Ia mengaku, untuk mewujudkan urbanisasi yang baik diperlukan infrastruktur yang baik guna menopang pergerakan manusia sehingga lebih efisien dan dengan tingkat polusi yang sekecil mungkin.

Selain itu, urbanisasi juga harus inklusif. Artinya, kata Sri Mulyani, seluruh masyarakat bisa menikmati pelayanan secara sama di semua pelosok kota. "Tanpa membedakan daerah miskin dan kaya," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani mengaku pengelolaan urbanisasi harus memperhatikan faktor keberlanjutan atau sustainability. "Masyarakat yang tinggal di perkotaan agar mendapatkan lingkungan tinggal dengan kualitas air, udara, dan pengelolaan sampah yang baik," ujar Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika