REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengungkap mayoritas peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar menginginkan ada perubahan di Partai Golkar, salah satunya revitalisasi kepengurusan. Hal itu diungkapkan Airlangga usai jeda rapat paripurna I Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada Selasa (19/12).
"Tadi juga seluruhnya meminta ada revitalisasi pengurus," ujar Airlangga.
Hal ini juga dipahami Airlangga sebagai dasar untuk melakukan perbaikan Partai Golkar jika nantinya ia dikukuhkan dalam Munaslub Golkar. "Revitalisasi pengurus berarti memberi mandat kepada ketua umum untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan," kata Airlangga.
Ia pun mengaku siap jika nantinya diberi mandat tersebut. Namun, Airlangga belum mau mengungkap rincian format dari kepengurusan tersebut, apakah mengubah seluruh dari kepengurusan lama atau masih tetap mempertahankan beberapa format tertentu.
"Ada aspirasi-aspirasi seperti itu dan tentunya akan diputuskan dalam forum munas," kata Airlangga.
Saat ditanyai, apakah Menteri Perindrustrian itu bakal menyingkirkan kader-kader Golkar yang selama ini dekat dengan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Airlangga berjanji akan menyatukan kader Golkar.
"Saya rasa seluruh potensi yang di Partai Golkar akan diajak untuk bekerja mengembangkan dan mengembalikan posisi Partai Golkar,
Adapun, setelah rapat pleno DPP Golkar pada 13 Desember lalu telah menetapkan Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Golkar. Lalu hasil tersebut kemudian dilaporkan pada Rapat Pimpinan Nasional pada 18 Desember kemarin.
Rapat yang diikuti oleh seluruh kader Partai Golkar mulai dari DPP, Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Daerah provinsi maupum kabupaten kota serta ormas-ormas maupun sayap Partai Golkar juga telah memutuskan Airlangga. Rencananya pada Munaslub Golkar 19-20 Desember ini akan mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum secara resmi, jika disepakati oleh semua peserta munaslub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika