REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina tentang penolakan terhadap penetapan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menghasilkan sejumlah petisi. Salah satu isi petisi dalam aksi tersebut yakni memboikot produk-produk buatan Amerika Serikat dan Israel.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu emosional untuk memboikot produk-produk buatan Amerika Serikat. Menurutnya, produk-produk buatan
Amerika Serikat yang ada di Indonesia adalah produk teknologi tinggi yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Jangan emosional, sebenernya yang paling gampang berani nggak untuk memboikot iPhone, jangan pakai Google, WhatsApp, gak bisa hidup tanpa itu sekarang, keluar rumah sekarang langsung mengantongi itu," ujar
Jusuf Kalla yang ditemui dikantornya, Selasa (19/12).
Jusuf Kalla mengatakan, masyarakat tidak bisa menghindari produk-produk teknologi tinggi yang diproduksi Amerika Serikat karena dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara, barang-barang kelontong saat ini sudah diambil oleh Asia seperti Cina dan Korea Selatan. "Jadi itu yang paling penting, kalau film masih bisa kita menghindari, kalau produk-produk itu susah," kata Jusuf Kalla.
Sebelumnya diberitakan, Utusan Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin menilai, negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus menjadi motor dan mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) agar memberikan sanksi kepada Israel dan Amerika Serikat. Hal ini menyusul adanya kesepakatan sepihak dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Selain itu, harus ada kesepakatan pemboikotan global dari negara-negara anggota OKI terhadap keputusan Presiden Trump tersebut. Bentuk pemboikotan yakni kesepakatan untuk tidak membuka kantor kedutaan besar di Yerusalem. "Harus ada gerakan internasional yang bersifat pemboikotan global, jangan sampai ada negara-negara OKI yang membuka kedutaan di Yerusalem, saya kira Inggris, Perancis juga menyuarakan yang sama," ujar Din ketika ditemui di Istana Wakil Presiden, Rabu (13/12).