REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menutup kemungkinan hasil Munaslub Partai Golkar menetapkan masa ketua umum terpilih hingga 2022. Sesuai keputusan rapat pleno Partai Golkar dan dilaporkan dalam Rapimnas Partai Golkar, bahwa munaslub membahas masa kepemimpinan hingga 2019.

"Nggak. Kalau kita melihat aspirasi yang ada dan berdasarkan pada konstitusi partai karena ini pengisian jabatan lowong, hanya melanjutkan sisa masa jabatan (hingga 2019)," ujar Idrus di sela-sela pelaksanaan Munaslub di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Selasa (19/12).

Idrus pun khawatir, siklus lima tahunan kepemimpinan Golkar akan terganggu jika Airlangga menjabat ketua umum Golkar sampai 2022. "Akan mengganggu siklus lima tahunan dalam pemerintahan nasional. Jadi pengurus ini disiapkan untuk mengawal dan menghadapi pemilu selanjutnya," kata Idrus.

Selain itu, mayoritas peserta munaslub juga menginginkan revitaliasi kepengurusan di internal Partai Golkar. Menurutnya, peserta munaslub memberikan mandat sepenuhnya kepada Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Partai Golkar untuk melalukan revitalisasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka untuk menjamin soliditas di Golkar.

"Prinsipnya semua menginginkan revitalisasi pengurus, tinggal caranya bagaimana," kata Idrus.

Karenanya, ia tidak mempersoalkan jika dalam revitalisasi kepengurusan tersebut banyak posisi yang dirombak termasuk posisi Sekjen di Golkar.   "Pak Airlangga juga menjadi ketua umum kan punya juga tim, punya satu-dua orang yang mungkin mau dimasukin. Ini kebutuhan. Kalau sebagau sebuah kebutuhan bahkan menjadi keniscayaan tidak masalah semuanya," kata Idrus.

Adapun rapat pleno DPP Golkar pada 13 Desember lalu telah menetapkan Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Golkar. Kemudian, hasil tersebut kemudian dilaporkan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar) pada 18 Desember.

Ikuti Whatsapp Channel Republika