REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan di Partai Golkar menjadi keharusan dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Hal ini agar ada perubahan dan perbaikan manajemen partai di kepengurusan Golkar yang baru.

"Itu harus, adanya perubahan dan perbaikan. Kemudian juga manajemen partai, harus. Karena kita akan menghadapi agenda-agenda politik yang sangat penting, 2018 sampai pemilu 2019," ujar Akbar di sela-sela pelaksanaan munaslub di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada Selasa (19/12).

Akbar pun meminta hal tersebut menjadi perhatian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto. Karenanya, dalam forum munaslub aspirasi dari DPD se-Indonesia hendaknya didengar karena memang paling menentukan keputusan. Termasuk jika ada usulan dilakukan pembersihan dalam kepengurusan Partai Golkar.

"Ada usul-usul begitu supaya dijadikan bahan perhatian, paling tidak untuk kepemimpinan DPP mendatang supaya bisa hindari hal-hal yang sama kejadian lagi pada waktu yang akan datang," katanya.

Hal sama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan dalam kepemgurusan Golkar sebaiknya disesuaikan dengan tema Golkar bersih. Menurutnya, bersih yang dimaksud termasuk tidak memasukkan kader yang tersangkut masalah hukum ke kepengurusan.

"Semestinya tagline tersbut direalisasikan dalam bentuk penyusunan kepengurusan baru. Jika ada pengurus DPP yang sudah jelas tersangkut masalah hukum sebaiknya tidak dimasukan kembali ke dalam kepengurusan baru. Dan nantinya tagline Golkar bersih juga akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan partai," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika