REPUBLIKA.CO.ID, QATAR -- Bank Sentral Qatar tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan manipulasi mata uang Riyal dalam transaksi derivatif di pasar keuangan. Manipulasi ini dinilai akan membahayakan perekonomian Qatar.
Gubernur Bank Sentral Qatar Sheikh Abdullah bin Saud Al Thani mengungkapkan pihaknya mengetahui kelompok negara yang memblokade Qatar dan agennya mencoba memanipulasi dan melemahkan mata uang, pasar sekuritas, dan transaksi derivatif. "Ini sebagai bagian dari strategi terkoordinasi untuk menghancurkan ekonomi Qatar," kata Sheikh Abdulla dikutip dari Aljazeera, Rabu (20/12).
Bank Sentral Qatar saat ini sudah menggunakan firma hukum yang berbasis di New York, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton dan Garrison LLP untuk memimpin penyelidikan tersebut. Sebab, menurutnya Qatar tidak akan bisa bertahan jika negara justru diserang dengan cara seperti itu.
Sebelumnya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar. Keputusan tersebut diambil setelah ada anggapan Qatar mendukung terorisme namun tuduhan tersebut ditolak keras.
Blokade tersebut mengganggu aktivitas bisnis dan keuangan di Qatar. Tak hanya itu, penarikan dana miliaran dolar AS dari bank-bank Qatar juga terjadi setelah adanya blokade dari negara tetangga tersebut.
Analis keuangan di Doha, Khalid Alkhater, mengatakan sebagian strategi untuk mendorong ekonomi Qatar melibatkan perdagangan riyal Qatar dengan harga lebih rendah dari kepatutan resmi 3,64 terhadap dolar AS. Hal tersebut memicu kepanikan di antara investor dan masyarakat.
Jika hal itu terjadi, lanjut Khalid, maka arus keluar modal akan terjadi. Dengan begitu akan memberikan tekanan pada nilai mata uang, sehingga sulit bagi Qatar untuk meminjam dari pasar internasional.
Sebelumnya, pada November 2017, situs berita investigasi yang di Amerika Serikat, Intercept mengungkapkan adanya dugaan rencana oleh UEA untuk melemahkan mata uang Qatar. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan posisi negara tersebut sebagai tuan rumah Piala Dunia pada 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika