REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar telah memberikan mandat penuh kepada ketua umum terpilih Airlangga Hartarto untuk merevitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan Partai Golkar. Perombakan nama dalam kepengurusan Golkar pun beredar, baik yang masuk dan keluar maupun hanya digeser dari kepengurusan.
Termasuk informasi bahwa posisi Sekretaris Jenderal yang saat ini dijabat oleh Idrus Marham akan digantikan oleh Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Eko Wiratmoko. Sementara Idrus disebut-sebut akan diusulkan Golkar ke Presiden Joko Widodo masuk dalam kabinet Kerja yakni Menteri Sosial. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid pun mendukung jika memang itu nantinya akan diusulkan Partai Golkar.
"Kalau itu bisa diperjuangkan, ya tentu sebuah prestasi Airlangga sebagai Ketum yang baru bisa memperjuangkan kader Golkar, Pak Sekjen, dan itu sangat memenuhi syarat untuk masuk jajaran kabinet. Itu hal yang sangat bagus untuk Partai Golkar," ujar Nurdin di sela-sela pelaksanaan Munaslub Golkar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada Rabu (20/12).
Namun ia mengaku belum mengetahui apakah hal itu sudah menjadi keputusan Golkar. Sebab saat ini kewenangan seluruhnya berada di tangan Airlangga yang baru saja disetujui oleh peserta Munaslub.
"Tergantung Ketum karena kan diberi mandat penuh revitaliasi," kata Nurdin.
Selain itu, Nurdin menyadari betul bahwa kewenangan sepenuhnya berada di Presiden Jokowi. Karenanya, Partai Golkar menurutnya hanya sebatas mengusulkan saja. "Sekalipun kita mengusulkan si A tapi presiden maunya si B, itu tergantung daripada apa yang menjadi kepentingan kebutuhan presiden," jelas Nurdin.
Sebelumnya Airlangga memastikan semua kader Partai Golkar berpeluang menempati posisi strategis tersebut. "Partai Golkar mempunyai banyak kader yang bisa untuk menempati posisi strategis di partai, tentu akan diputuskan sesudah munaslub dan tergantung pada hasil dari munaslub itu sendiri," ujar Airlangga pada Rabu (19/12)
Namun menurutnya yang terpenting harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya harus anggota Partai Golkar dan juga pernah jadi pengurus Golkar. "Tentu pernah jadi pengurus Golkar, lalu, tentu akan bekerja sepenuh waktu," kata Airlangga.
Namun saat ditanyai apakah posisi Sekjen akan diisi oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Eko Wiratmoko, Airlangga tidak membantah maupun membenarkannya.
"Golkar ini kan sebuah partai dari masyarakat. tentunya diutamakan kader-kader dari masyarakat," ujar Menteri Perindrustrian tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika