REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meyakini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 terjaga dalam batas yang ditetapkan undang-undang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, realisasi APBN-P 2017 menunjukkan keseimbangan primer minus Rp 137,2 trilun atau defisit sebesar 2,62 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Hingga akhir tahun kami perkirakan defisit masih di 2,6 hingga 2,7 persen. Sekarang ini sudah 2,62 persen. Jadi masih di bawah maksimal defisit yang ada di undang-undang APBN-P 2017 sebesar 2,92 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/12).

Sri Mulyani merinci, realisasi penerimaan negara hingga 15 Desember 2017 telah mencapai Rp 1.496,9 triliun atau 86,2 persen dari target dalam APBN-P 2017. Penerimaan perpajakan tercatat telah mencapai Rp 1.211,5 triliun atau 82,3 persen dari target. Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat hasil positif dengan mencapai Rp 281 triliun atau 108 persen dari target. Hal ini didorong faktor harga minyak yang melebihi asumsi. Selain itu, penerimaan hibah juga telah melebihi target dengan capaian Rp 4,4 triliun atau 140,7 persen dari target.

Belanja negara hingga 15 Desember 2017 menunjukkan angka serapan sebesar Rp 1.849,5 triliun atau 88,1 persen dari alokasi APBN-P 2017. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesarRp 1.132,3 triliun atau 82,8 persen dari target. Kemudian, transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 717,3 triliun atau 94,9 persen.

Untuk pembiayaan hingga 15 Desember 2017 sudah mencapai Rp 403,8 triliun atau 111,3 persen dari target anggaran. "Kurang dari 15 hari ke depan akan dilihat banyak aktivitas pencairan pembiayaan investasi dan belanja K/L (kementerian/lembaga). Belanja K/L diperkirakan akan mencapai 95 persen," ujar Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika