REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar 19 hingga 20 Desember akan langsung didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini segera setelah Munaslub secara resmi mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum Golkar baru untuk periode 2017-2019.
"Insya Allah besok, hari ini kita notariskan. Notariatkan dulu seluruh keputusan Munaslub kemudian didaftarkan ke Kemenkumham," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmudji usai konferensi pers hasil munaslub di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada Rabu (20/12).
Ia mengungkap hanya pergantian posisi yang didaftarkan dari sebelumnya Setya Novanto menjadi Airlangga Hartarto. "Sementara ketua umum saja yang diganti sebagai respons jangka pendek menghadapi keadaan-keadaan yang memang membutuhkan tandatangan secara administratif," katanya.
Sarmudji mencontohkan urusan administratif yang masih belum selesai dan menunggu untuk segera diproses yakni rekomendasi partai dalam Pilkada 2018 mendatang.
"Misal tentang Pilkada 2018 segera harus diproses. Yang belum selesai harus segera ditandatangani ketua dengan sekjen," ujarnya lagi
Sementara untuk struktur kepengurusan lengkap Partai Golkar belum bisa langsung didaftarkan lantaran penunjukkan format kepengurusan oleh ketua umum dinilai masih membutuhkan waktu yang cukup. Hal ini sesuai mandat dari hasil munaslub yang memberikan kewenangan kepada Airlangga untuk merevitalisasi kepengurusan.
"Untuk struktur lengkap, ketua umum membutuhkan waktu secara jernih, menempatkan siapa, dimana posisinya, membutuhkan pikiran lebih jernih, tidak bisa didesak-desak misalkan selesai satu hari, tidak bisa begitu," kata Sarmudji.
Hal ini agar proses revitalisasi kepengurusan berjalan maksimal dan nantinya hasilnya membuat peningkatan kinerja di Golkar. "Supaya juga kepengurusan berhasil dengan bagus," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika