REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Airlangga Hartarto adalah sosok yang pantas memimpin Partai Golkar. Hal ini menurut JK, karena Airlangga memilki banyak pengalaman.
"Karena itu saudara Airlangga pantas menjadi ketua umum yang baik karena memiliki pengalaman di legislatif dan eksekutif yang baik. Pengurus partai, mudah-mudahan pengalaman ini berguna untuk kita semua," ujar JK pada sambutannya di penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 19-20 Desember 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Rabu (20/12).
Munaslub diketahui telah resmi mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar definitif periode 2017-2019. Ia berharap kepemimpinan Airlangga dapat membawa Golkar menatap agenda-agenda politik di tahun mendatang untuk meraih suara paling banyak dalam Pemilu. "Tahun depan adalah tahun politik, tahun merebut kekuatan partai di daerah. dengan syarat bahwa Golkar harus lebih demokratis dibanding partai lain," ujar JK.
Selain itu hal terpenting yang perlu dilakukan Airlangga adalah membuat sistem internal Golkar harus demokratis. Menurutnya, sistem tersebut harus membuat kader Golkar mempunyai hak yang sama. "Karena itulah demokratisasi dalam partai harus dijaga, agar tidak perlu lagi ketua keenam dalam lima tahun," ujar JK.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, jangan sampai terjadi konflik atau perbedaan paham karena akan menyebabkan ongkos politik yang mahal. "Di samping ongkos material, ongkos politiknya menurunnya kredibilitas dan keterpilihan masyarakat kepada Golkar. Itulah harapan kita semua kepada ketua umum yang baru dan semua pimpinan nanti untuk membawa partai ini kepada suasana yang baik," ujar JK.
JK hadir dalam Munaslub sekitar pukul 19.35 WIB. Usai memberi pidato, JK juga sekaligus menutup pelaksanaan Munaslub yang telah berlangsung dua hari tersebut.
Dalam Munaslub Partai Golkar diketahui telah secara bulat telah menyepakati penetapan Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar definitif periode 2017-2019. Selain itu keputusan kedua yakni terkait dengan masa periode kepemimpinan Airlangga sebagai ketua umum Golkar definitif melanjutkan periode 2017-2019. Namun dapat diperpanjang dengan mekanisme pemilihan di Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar.
Lalu ketiga terkait penyempurnaan anggaran dasar terkait dengan pasal peralihan di dalam AD ART Partai Golkar. Sedangkan keempat Munas memberi mandat tunggal pada ketua umum untuk melakukan revitalisasi untuk restrukturisasi pengurus DPP Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika