REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Ribuan buruh Sukabumi menuntut penetapan upah sektoral yang sejak tiga tahun lalu disuarakan para buruh. Tuntutan tersebut disampaikan buruh dengan menggelar aksi damai ke Pendopo Kabupaten Sukabumi, Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Kamis (21/12).
"Kami menuntut unsur pemerintah di dewan pengupahan memfasilitasi aspirasi buruh terkait upah sektoral," ujar Ketua Pimpinan Cabang, Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi Moch Popon, Kamis (21/12).
Menurut Popon, para buruh merasa belum ada kejelasan pembahasan dewan pengupahan Kabupaten Sukabumi mengenai upah sektoral untuk sepatu dan garmen besar. Para buruh menginginkan pemerintah daerah yang duduk di dewan pengupahan agar segera memfasilitasi perundingan upah sektoral sepatu dan garmen skala besar.
Pemerintah dipandang perlu bertindak tegas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya jadwal kegiatan yang sudah disepakati oleh semua unsur di dewan pengupahan. Ia menerangkan, para buruh juga meminta pemerintah untuk menolak dengan tegas usulan pengusaha atau asosiasi pengusaha.
Misalnya pengusaha meminta ditetapkannya upah padat karya atau menetapkan upah di bawah upah minimum kabupaten (UMK) yang sudah ditetapkan Gubernur Jawa Barat. Padahal seharusnya perusahaan menetapkan upah sesuai UMK.
Sebelumnya Ketua PUK Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) PT GSI Cikembar, Ferry Supriyadi mengatakan, para buruh dari beberapa serikat pekerja mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi pada akhir November 2017 lalu.
Kedatangan buruh untuk mengawal rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi terkait pembentukan tim kajian untuk penentuan sektor unggulan.
Menurut Ferry, perjuangan untuk menetapkan upah sektoral kali ini tidak boleh gagal seperti tahun-tahun sebelumnya. Khususnya untuk terus memperjuangkan upah minimum sektoral sepatu.
Bahkan ungkap Ferry, bila pengusaha tetap menolak untuk melakukan perundingan maka buruh sudah siap untuk melakukan mogok kerja.
Ia menambahkan tidak ada alasan bagi pengusaha sepatu yang ada di Sukabumi untuk menolak diberlakukannya upah sektoral. Sebab perusahaan tersebut memproduksi sepatu dengan merek terkenal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika