REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golongan Karya yang baru dilantik, Airlangga Hartarto, menargetkan partai yang dipimpinnya dapat memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, terutama melalui aktivitas Fraksi Golkar di DPR. "Tentu, kita mulai dari pekerjaan teman-teman di DPR, karena salah satu kinerja partai politik 'kan di DPR, ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan, konsultasi publiknya akan diperbanyak," kata Airlangga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/12).
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga untuk menanggapi kenyataan Golkar tidak masuk sebagai penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2017 kategori Partai Politik bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Untuk itu, Airlangga yang baru dilantik sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Rabu (19/12) di Balai Sidang Jakarta (JCC), meminta waktu untuk dapat bekerja memimpin partai, termasuk tentang keterbukaan informasi publik.
"Saya dapat mandat Golkar belum ada 16 jam, kalau saya di capital market bagian dari tata kelola, nanti kita rapikan tata kelola, tapi kalau yang namanya politik, ada yang namanya back door negosiasi. Kalau back door negosiasi memang tidak untuk disampaikan di publik," kata dia.
Meskipun Golkar tidak mendapatkan anugerah tersebut, Kementerian Perindustrian yang dipimpin Airlangga telah menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2017 Kategori Badan Publik Kementerian dan meraih peringkat kedua. "Alhamdulillah dapat penghargaan nomor dua sebagai menteri perindustrian, jadi ini apresiasi karena satu tahun terakhir atas bimbingan Pak Rudiatara melakukan keterbukaan informasi publik karena memang kita sering rapat dengan Pak Rudiantara untuk masalah public communication, jadi berdasarkan itu beberapa kegiatan kami sampaikan ke media," kata dia.
Peringkat pertama kategori Badan Publik Kementerian diraih Kementerian Keuangan dan ketiga oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpin Rudiantara masuk di peringkat 7.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2017 juga diberikan kepada kategori Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor), Badan Usaha Milik Negara (PT Taspen, Perum Perhutani, PT Kereta Api Indonesia), Badan Publik Lembaga Non-Struktural (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengusahaan Batam, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Pemerintah Non-Kementerian (Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Pemerintah Provinsi (Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Aceh).
Ikuti Whatsapp Channel Republika