REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Dr Ascobat Gani mengatakan pemerintah harus fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan masyarakat.
Ascobat dalam diskusi tentang Upaya Kesehatan Masyarakat di Jakarta, Kamis (21/12), menerangkan upaya pelayanan kesehatan pemerintah saat ini terjebak pada upaya penyembuhan atau kuratif dan memarginalkan upaya promotif preventif sebagai upaya kesehatan masyarakat.
Terlebih pada era Program Jaminan Kesehatan Nasional, menurut Ascobat, upaya kesehatan masyarakat semakin terpinggirkan seiring banyak peserta JKN yang berbondong-bondong berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Ascobat menuturkan akibat dari menurunnya upaya promotif preventif ini berakibat pada munculnya berbagai masalah kesehatan besar yang ditemui saat ini.
"Akibat masalah cakupan dan mutu imunisasi yang menurun, terjadi KLB difteri. ASI eksklusif turun, terjadi balita kurang gizi dan stunting," kata Ascobat.
Berdasarkan data Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia cakupan imunisasi lengkap pada 2015 menurun 14,1 persen dibandingkan 2013 dari 74,5 persen menjadi 64,4 persen.
Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan dua tahun pun menurun hingga mencapai 62,9 persen. Penelitian Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI yang dilakukan di Jawa Barat menunjukkan jumlah kasus tuberkulosis kebal obat yang diakibatkan oleh pengobatan tidak tuntas semakin meningkat sejak 2013 dari 123 kasus menjadi 315 kasus pada 2016.
Selain itu kasus baru HIV/AIDS di Jawa Barat selama satu dekade sejak 2006 hingga 2016 melonjak berkali-kali lipat. Kasus baru HIV di Jawa Barat pada 2006 sebanyak 787 kasus menjadi 5.496 pada 2016. Sementara kasus baru AIDS dari 572 kasus pada 2006 menjadi 1.821 pada 2016.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani menunjukkan data anggaran untuk upaya promotif dan preventif masih sangat kecil, yakni 6,4 persen dari keseluruhan anggaran kesehatan di APBN. "Anggaran kesehatan dua per tiga masih untuk kuratif," kata Kalsum. Dua per tiga anggaran kesehatan itu digunakan untuk pembiayaan rawat jalan dan rawat inap.
Ascobat mengusulkan untuk mengembalikan penguatan upaya kesehatan masyarakat yang berfokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Menurut dia, pemerintah harus memperkuat Puskesmas dengan memenuhi tenaga kesehatan masyarakat seperti sanitarian, ahli gizi, farmasi, dan laboratorium medis untuk kebutuhan upaya kesehatan masyarakat.
Pemerintah juga harus memperhatikan SDM kesehatan di daerah-daerah terpencil, khususnya untuk upaya kesehatan masyarakat dengan memberikan insentif lebih. Saat ini Kementerian Kesehatan mulai menjalankan fungsi upaya kesehatan masyarakat dengan Program Indonesia Sehat berbasis Pendekatan Keluarga.
Para tenaga kesehatan di Puskesmas akan digerakkan untuk mendatangi tiap rumah untuk upaya kesehatan masyarakat sekaligus menemukan kasus penyakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika