REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan menyebut nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di APBD DKI 2018 dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Anies pun heran dengan pencoretan ini lantaran TGUPP sudah berjalan dari zaman kepemimpinan Joko Widodo sebagai gubernur DKI.

"Jadi aneh, bayangkan sebuah institusi (TGUPP) yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami nggak boleh," kata dia di Balai Kota, Kamis (21/12) malam.

Anies menilai keputusan Kemendagri aneh. Sebab, kata dia, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu mencoret TGUPP-nya sebagai sebuah institusi, bukan jumlah personalia atau anggaran yang sempat diperdebatkan. Dia mengaku masih memahami jika Kemendagri mengoreksi anggaran atau jumlah orang.

"Ini TGUPP-nya. TGUPP-nya dianggap salah, dianggap salah tempat dan macam-macam," ujar dia dengan nada kesal dan intonasi sedikit meninggi.

Dia mengatakan akan mempelajari penghapusan ini. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mengaku belum menerima surat keputusan tetapi sudah memegang lampiran terkait pencoretan tersebut dari Kemendagri. "Saya bawa pulang dokumennya (untuk dipelajari)," katanya.

Dalam APBD DKI, TGUPP dianggarkan untuk 74 orang. Anies menyebut tim ini dibutuhkan untuk memberi masukan ke gubernur dan wakil gubernur dan akan diisi orang-orang berkompeten. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Mereka berperan memastikan proses koordinasi dan supervisi dengan beberapa elemen Pemprov DKI.