REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Empat dari sembilan negara yang memilih menentang resolusi PBB terkait Yerusalem di Majelis Umum adalah pulau-pulau kecil di Pasifik dengan populasi kurang dari 200 ribu jiwa. Dari empat pulau itu, tiga di antaranya memiliki hubungan diplomatik yang mendalam dengan AS yang berasal dari perjanjian pascakemerdekaan.
Resolusi PBB di Majelis Umum didukung oleh 128 negara. Sedangkan 35 negara lainnya memilih abstain. Sementara Guatemala, Honduras, Palau, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Togo, AS, dan Israel memilih menentang resolusi pengakuan sepihak AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Kepulauan Marshall, sebuah rantai kepulauan di Samudera Pasifik yang berada di bawah kendali AS setelah Perang Dunia II, memiliki populasi sebanyak 53 ribu orang. Negara kecil tersebut memperoleh kemerdekaan dari AS pada 1986, namun memiliki perjanjian yang membiarkan AS untuk ikut campur dalam kebijakan luar negerinya.
"AS memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk keamanan dan pertahanan Kepulauan Marshall, dan pemerintah Kepulauan Marshall berkewajiban untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tanggung jawab keamanan dan pertahanan ini," tulis Departemen Luar Negeri AS dalam situs resminya, dikutip Middle East Eye.
Palau juga merupakan sekelompok pulau kecil di Pasifik yang berada di bawah kendali AS. Negara ini merdeka pada 1994. Namun berdasarkan kesepakatan, Washington masih bertanggung jawab atas negara tersebut selama 50 tahun. Menurut CIA World Factbook, Palau memiliki populasi 21.400 jiwa.
Mikronesia, yang namanya berarti pulau-pulau kecil dalam bahasa Yunani kuno, dihuni oleh 104 ribu orang. Pulau Pasifik ini adalah negara merdeka, namun berada di bawah kendali AS sampai 1986 ketika kedua negara menandatangani kesepakatan asosiasi bebas. Kesepakatan itu memungkinkan warga Mikronesia bepergian dan tinggal di AS tanpa visa dan mengikuti militer AS.
Sementara Nauru tidak berada di bawah kendali AS, namun pulau Pasifik seluas 21 Km persegi ini memiliki populasi kurang dari 10 ribu orang.
Sekutu utama AS, termasuk Kanada dan Meksiko tidak melakukan pemungutan suara. Meski demikian, Duta Besar Kanada untuk PBB Marc Andre Blanchard menekankan perlunya mempertahankan status quo di tempat-tempat suci Yerusalem.
Sementara sekutu AS di Eropa, termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis justru memberikan suara dukungan untuk resolusi PBB yang mencela keputusan Trump. Maya Berry, Direktur Eksekutif Institut Arab Amerika, sebuah kelompok think tank yang berbasis di Washington, mengatakan pemerintahan Trump membuat AS semakin terisolasi di panggung internasional.
"Anda benar-benar menganggap serius presiden kami, dan Anda kemudian khawatir tentang posisi Amerika Serikat di dunia," kata Berry kepada Middle East Eye.
"Atau, Anda sama sekali tidak menganggap serius presiden kami, dan saya tidak menyukai gagasan para pemimpin dunia akan melihat presiden Amerika Serikat sebagai lelucon. Itu bukan hal yang baik bagi kami sebagai sebuah negara," jelasnya.
Menurut Berry, upaya penggertakan AS di PBB benar-benar telah menjadi bumerang. "Ketidakmatangan politik luar biasa dari pemerintahan Trump benar-benar membahayakan dunia kita," katanya.
Indonesia Sambut Baik Keputusan Majelis Umum PBB
Israel Tolak Keputusan Majelis Umum PBB Terkait Yerusalem
Ikuti Whatsapp Channel Republika