REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memprioritaskan rehab SMPN 32 Jakarta Barat demi keselamatan peserta didik. Pemerintah harus memastikan apakah setelah robohnya gedung aula di halaman SMPN 32 Jakarta, gedung kelas di sekelilingnya masih layak dan aman untuk para siswa belajar ke depannya.
KPAI meminta Pemprov DKI Jakarta segera meggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah darurat dan cepat dalam menjamin keselamatan anak-anak.
"KPAI berharap, setelah libur semester ganjil, maka para siswa dapat dijamin keselamatan dalam proses pembelajaran mengingat bangunan yang roboh masih menyisakan bagian bangunan yang miring yang memiliki kemungkinan akan menyusul roboh," kata dia melalui rilis pers, Jumat (22/12).
KPAI menyarankan para siswa dipindah ke tempat yang lebih aman untuk proses pembelajaran sampai gedung SMPN 32 Jakarta selesai di rehab total. KPAI juga akan berkoordinasi dengan pihak Kemdikbud RI khususnya Dirjen Kebudayaan, apakah benar bangunan SMPN 32 Jakarta ini masuk dalam penetapan situs cagar budaya.
Hal ini, menurutnya, penting agar menjadi jelas kedepannya ketika rehab total bangunan SMPN 32 Jakarta akan dilakukan. Pihaknya akan mendorong DPRD DKI Jakarta memastikan gedung SMPN 32 Jakarta mendapatkan prioritas anggaran rehab total untuk anggaran tahun 2018.
Dari hasil pantauan langsung ke kelas-kelas, KPAI menilai ada empat ruang kelas yang tidak memenuhi standar minimum sarana prasarana dari standar nasional pendidikan (SNP). "Kelas tersebut sangat sempit, meja siswa mencapai pintu kelas sehingga pintu kelas tidak bisa ditutup rapat dan meja guru hampir berhimpitan dengan whiteboard kelas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika