REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan Ahmad Zainuddin meminta penanganan wabah pernyakit difteri dievaluasi. Hal ini karena wabah difteri yang sudah berlangsung lebih dari sebulan ini terus meluas dan korbannya terus bertambah. 

Bahkan, wilayah dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri pun semakin meluas menjadi 28 provinsi. "Kita semua prihatin, wabah ini belum juga berkurang. Karenanya penanganan difteri harus terus dievaluasi agar semakin baik dan efektif," ujar Zainuddin dalan keterangan tertulisnya pada Senin (25/12).

Politikus PKS itu pun menilai, upaya pemberantasan wabah difteri selama ini belum efektif karena terkesan hanya dilakukan Kementerian Kesehatan. Padahal seharusnya semua pemangku kepentingan terlibat aktif dalam penanganan difteri.

Menurutnya, lembaga negara baik kementerian maupun non-kementerian dan institusi swasta hingga tokoh-tokoh masyarakat, secara terintegrasi harus ikut serta dalam pemberantasan difteri. 

Meskipun  pemberian vaksin anti difteri merupakan domain Kementerian Kesehatan, namun upaya sosialisasi, mobilisasi masyarakat dan pencegahan difteri juga dapat dilakukan pihak lain, temasuk pimpinan negara.

"Saya melihat presiden belum terlalu concern soal ini. Padahal Indonesia sekarang terbanyak kedua penderita difteri di dunia setelah India, dan terbesar dalam sejarah kita sejak tahun 1945," kata Zainudin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika