REPUBLIKA.CO.ID,BEIJING -- Pemerintah Cina, pada Senin (25/12), meminta semua negara melakukan upaya proaktif untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Hal ini dinyatakan setelah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi baru kepada Korea Utara atas uji coba rudal yang dilakukannya bulan lalu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengungkapkan resolusi yang baru saja diadopsi Dewan Keamanan PBB secara tepat memperkuat sanksi terhadap Korut. Kendati demikian, menurutnya, sanksi tersebut tidak dirancang untuk mempengaruhi orang biasa, pertukaran ekonomi normal dan kerja sama, atau bantuan kemanusiaan.
Hua meminta semua negara menempuh cara-cara damai guna meredakan ketegangan dan menyelesaikan masalah Korut." Dalam situasi sekarang, kami meminta semua negara untuk menahan diri dan melakukan upaya proaktif serta konstruktif untuk meredakan ketegangan di semenanjung (Korea) dan menyelesaikan masalah dengan tepat," ujarnya.
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah memberlakukan sanks ibaru terhadap Korut pada Jumat (22/12). Sanksi kali ini akan membatasi akses Korut terhadap produk minyak bumi dan minyak mentah, serta membatasi pendapatannya dari pekerja di luar negeri.
"Sanksi ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Pyongyang, pembangkangan lebih lanjut akan mengundang hukuman dan isolasi lebih lanjut juga," kata Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley, setelah pemungutan suara dilakukan.
Korut sendiri mengecam sanksi terbaru yang dijatuhkan kepadanya. "Ini menggambarkan sanksi terakhir PBB sebagai pelanggaran keras terhadap kedaulatan republik kita dan sebuah langkah perang yang menghancurkan perdamaian danstabilitas Semenanjung Korea dan wilayah yang luas," kata Kementerian Luar Negeri Korut dalam sebuah pernyataan.
Korut menilai sanksi ini menjadi bukti bahwa AS kian panik dan kalang kabut atas keberhasilan uji coba rudal dan nuklirnya. "AS yang benar-benar takut pada pencapaian kami atas penyebab historis yang hebat dalammenyelesaikan kekuatan nuklir negara, semakin lama semakin terburu-buru dalambergerak untuk menerapkan sanksi dan tekanan paling keras yang pernah ada dinegara kita," ungkap Kementerian Luar Negeri Korut menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika